Bahlil Buka Tender 118 WK Potensial: 8 Sudah Terkontrak, Ini Rincian Profilnya

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Handoyo

wmhg.org – JAKARTA. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia resmi membuka penawaran lelang sejumlah Wilayah Kerja (WK) migas potensial sebagai bagian dari upaya mendorong peningkatan produksi migas nasional.

Langkah tersebut diarahkan untuk mendukung target produksi minyak nasional sebesar 900.000 hingga 1 juta barel minyak per hari (bopd) pada tahun 2029 mendatang.

Ini saya buka secara umum, siapa saja boleh (ikut). Tidak perlu nego-nego di belakang meja. Yang penting kalian punya teknologi, kalian punya uang, kalian punya keseriusan. Silahkan mengelola hasil yang ada untuk kebaikan rakyat bangsa dan negara, ujarnya dalam acara IPA Convex 2026 di ICE BSD, Tangerang, Banten, Rabu (20/5/2026).

Hingga Mei 2026, Kementerian ESDM telah mengidentifikasi sebanyak 118 WK migas potensial. Rinciannya terdiri dari 43 wilayah yang masih berada pada tahap studi bersama dan 50 wilayah potensial yang masuk tahap penawaran studi serta akuisisi data baru.

Sementara itu, sebanyak 25 wilayah kerja tercatat telah menandatangani kontrak. Jumlah tersebut termasuk delapan WK hasil lelang tahun 2025 yang penandatanganan kontraknya disaksikan langsung oleh Menteri ESDM.

WK pertama adalah WK Gagah yang berada di wilayah onshore Sumatera Selatan dengan potensi sumber daya mencapai 173 juta barel minyak dan 1,1 Trillion Cubic Feet (TCF) gas. Wilayah ini memiliki nilai komitmen pasti sebesar US$ 4,25 juta serta bonus tanda tangan US$ 300 ribu.

Selanjutnya, WK Bintuni di kawasan onshore dan offshore Papua Barat diperkirakan menyimpan potensi 2,1 TCF gas, dengan komitmen pasti mencapai US$ 16,55 juta dan bonus tanda tangan US$ 1,25 juta.

WK Karunia yang berada di onshore dan offshore Sumatera Utara serta Riau memiliki potensi 82 juta barel minyak dan 0,13 TCF gas. Wilayah ini dibekali komitmen pasti sebesar US$ 9,9 juta serta bonus tanda tangan US$ 300 ribu.

Kemudian, WK Drawa di offshore Papua Barat dan Papua Barat Daya memiliki potensi 0,36 TCF gas, dengan komitmen pasti US$ 6,45 juta dan bonus tanda tangan US$ 200 ribu.

Untuk WK Jalu yang berada di offshore Laut Andaman, potensi sumber dayanya diperkirakan mencapai 2,9 TCF gas dengan komitmen pasti US$ 6,6 juta dan bonus tanda tangan US$ 300 ribu.

Adapun WK Southwest Andaman di offshore Laut Andaman diproyeksikan memiliki sumber daya potensial sebesar 3 TCF gas. Wilayah ini memperoleh komitmen pasti sebesar US$ 8,2 juta serta bonus tanda tangan US$ 300 ribu.

Sementara itu, WK Barong yang berada di offshore Jawa Timur dan Sulawesi Selatan memiliki potensi 2,9 TCF gas dengan komitmen pasti US$ 2,5 juta dan bonus tanda tangan US$ 200 ribu.

Terakhir, WK Nawasena di wilayah onshore dan offshore Jawa Timur diperkirakan menyimpan potensi 1,3 TCF gas, dengan komitmen pasti US$ 3,5 juta dan bonus tanda tangan US$ 300 ribu.

Secara kumulatif, delapan WK tersebut berhasil mengamankan total komitmen pasti sebesar US$ 57,95 juta dan bonus tanda tangan mencapai US$ 3,15 juta. Sementara total estimasi sumber dayanya mencapai 255 juta barel minyak dan 13,79 TCF gas.

Menurut Bahlil, penandatanganan kontrak tersebut menunjukkan tingginya minat investor terhadap sektor hulu migas Indonesia yang dinilai masih memiliki potensi besar.

Di sisi lain, Bahlil juga mendorong keterlibatan pengusaha migas daerah agar memperoleh kesempatan yang sama untuk menjadi kontraktor, selama memiliki kemampuan dan kompetensi yang memadai.

Agar pengusaha-pengusaha daerah itu harus dikolaborasikan, jangan semua kontraktor orang Jakarta semua. Jadikanlah orang daerah itu menjadi tuan di negerinya sendiri selama (mereka) profesional, tegasnya.

Untuk memastikan proyek berjalan sesuai target, Bahlil menekankan pentingnya sinergi antara Kementerian ESDM, SKK Migas, dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Ia juga meminta agar birokrasi tidak lagi menjadi hambatan bagi investor di sektor hulu migas yang memiliki tingkat risiko tinggi.

Saya minta jangan lagi diperlambat investor di KKKS. Di hulu migas ini resikonya besar, jangan dipersulit, harus dipermudah. Tapi kalau pengusahanya sudah kita bantu, sudah sesuai aturan, tapi dia dalam implementasinya masih aneh-aneh, artinya perlu diluruskan. Berarti itu yang tidak mau melakukan kerja sama. Kita butuh kerja sama yang baik, kita butuh kolaborasi yang baik, pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News