KKP Segel Dua Perusahaan di Riau, Bangun Fasilitas di Atas Laut Tanpa Izin

Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyegel dua perusahaan yang melanggar aturan pemanfaatan ruang laut di Kabupaten Siak, Riau. Total seluas 6.000 meter persegi disegel KKP.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Pung Nugroho Saksono mengatakan dua perusahaan itu memanfaatkan ruang laut tanpa Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).

BACA JUGA:KKP dan DANA Bersih-Bersih Pantai Bali, Kumpulkan 317 Kg Sampah

BACA JUGA:Ruang Laut Batang Ditata, Fokus Mangrove dan Karbon Biru

“Kami mendukung investasi dan kegiatan usaha yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun seluruh aktivitas harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Pung Nugroho dalam keterangannya, dikutip Selasa (23/6/2026).

Dia menjelaskan, tindakan penghentian sementara yang berlangsung pada 18 Juni lalu itu, merupakan tindak lanjut hasil patroli KP HIU 01. Kedua perusahaan diketahui membangun fasilitas di atas ruang laut seluas total sekitar 6.000 meter persegi tanpa izin yang dipersyaratkan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan konfirmasi pihak manajemen, PT. MNS (Penanam Modal Dalam Negeri) dan PT. TFDI (Penanam Modal Asing) terbukti membangun fasilitas di atas ruang laut tanpa adanya izin PKKPRL.