Kemenkeu Evaluasi Percepatan Penyaluran Transfer ke Daerah hingga Akhir 2026

Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengevaluasi percepatan penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) hingga akhir 2026 dengan memetakan pemerintah daerah yang mengalami kekurangan anggaran. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi kepada Menteri Keuangan sebelum diajukan kepada Presiden.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti mengatakan, pemerintah juga mempertimbangkan langkah efisiensi dalam menyusun skema percepatan penyaluran TKD.

BACA JUGA:Purbaya: Pembayaran Impor Minyak Rusia Tanya Pertamina

BACA JUGA:Investor Asing di PFII Tetap Bayar Pajak meski Dapat Insentif PPh 0%

BACA JUGA:OJK Pastikan Tak Ada Isu Terkait Penempatan Dana SAL Rp 381 Triliun

“Kami sedang mengevaluasi pemerintah mana yang mengalami kekurangan. Nanti solusinya seperti apa, bisa jadi ada efisiensi, itu kami perhitungkan juga. Kalau sudah ada perhitungan final, kami ajukan ke Pak Menkeu dan kemudian diajukan ke Presiden,” kata Nufransa dalam konferensi pers APBN Kita, di Kementerian Keuangan, Selasa (21/7/2026).

Nufransa menilai, kontraksi realisasi TKD tidak serta-merta mencerminkan pelemahan ekonomi daerah. Menurut dia, pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah masih tetap berlangsung meskipun terdapat penyesuaian kegiatan yang didanai melalui TKD.

Ia menjelaskan, penyesuaian alokasi TKD membuat sejumlah pemerintah daerah harus beradaptasi karena sebagian kegiatan mengalami pengurangan pembiayaan. Namun, pemerintah pusat tetap melanjutkan pembangunan di daerah sehingga aktivitas ekonomi tetap terjaga.

“Prinsipnya, kalau TKD dikurangi tetapi pembangunan tidak berkurang, itu yang dilakukan pemerintah pusat,” ujar Nufransa.