Kas Negara Dikabarkan Menipis, Menkeu Purbaya Beri Penjelasan Ini

Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membantah kabar yang beredar di publik terkait kondisi kas negara yang disebut tinggal Rp 120 triliun dan hanya mampu membiayai belanja negara selama dua pekan. Ia menilai, informasi tersebut tidak tepat karena didasarkan pada perhitungan yang keliru terhadap posisi Saldo Anggaran Lebih (SAL) pemerintah.

Menurut dia, isu tersebut muncul dari asumsi total SAL sebesar sekitar Rp 420 triliun dikurangi dana yang ditempatkan di perbankan sebesar Rp 300 triliun. Padahal, pendekatan tersebut tidak mencerminkan kondisi sebenarnya dari kas negara.

BACA JUGA:Prabowo Targetkan Danantara Setor Rp 800 Triliun ke Kas Negara Tiap Tahun

BACA JUGA:KPK Kembalikan Aset Rp 1,531 Triliun ke Kas Negara Sepanjang 2025

BACA JUGA:Menkeu Purbaya Ungkap Ada K/L ‘Menyerah’, Anggaran Triliunan Diambil Kembali

Itu ada yang bilang lagi, saya cuma punya dua minggu. Enggak, SAL saya masih Rp 400-an triliun, enggak terganggu, tegas Purbaya dalam Media Briefing, Jumat (24/4/2026).

Ia menjelaskan, penempatan dana SAL di perbankan bukan berarti dana tersebut hilang atau tidak bisa digunakan. Langkah itu hanya merupakan bagian dari strategi pengelolaan kas, yakni memindahkan dana yang sebelumnya mengendap di Bank Indonesia ke perbankan untuk meningkatkan likuiditas.

Purbaya menekankan, dana tersebut tetap menjadi milik pemerintah dan dapat ditarik sewaktu-waktu karena ditempatkan dalam instrumen deposito on call. Dengan demikian, tidak tepat jika disimpulkan kas negara tersisa Rp 120 triliun.

Jadi enggak akurat yang bilang uang pemerintah sisa Rp 120 triliun. Kita maintain cash management dengan baik. Rp 300 triliun di perbankan itu biar menambah likuiditas aja, jelasnya.

Ia memastikan, pengelolaan kas negara dilakukan secara hati-hati dan terukur. Pemerintah, kata dia, terus menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembiayaan dan stabilitas likuiditas di sistem keuangan.

Dengan kondisi tersebut, Purbaya menegaskan, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kemampuan APBN dalam memenuhi kewajiban belanja negara.