1.470 Buruh Terancam PHK, Said Iqbal Minta Hak Pegawai Dijamin Penuh

Jakarta – Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, menegaskan bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) harus menjadi pilihan terakhir bagi perusahaan. Namun, jika PHK terpaksa dilakukan, ia meminta agar seluruh hak pegawai dijamin penuh.

Pernyataan ini merespons laporan mengenai potensi PHK terhadap 800 buruh PT Victoria Apparel di Kota Semarang dan 670 buruh PT Samwon di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Said Iqbal mendesak agar pembayaran pesangon maupun hak-hak lainnya tidak dikurangi sedikit pun.

BACA JUGA:Polri: PHK Sulit Dihindari, yang Penting Hak Buruh Harus Dibayar

BACA JUGA:Sibuk Kembangkan AI, Amazon Kembali PHK Karyawan

BACA JUGA:Said Iqbal: Potensi PHK 1.470 Buruh dari Dua Perusahaan di Jawa Tengah

BACA JUGA:Pakar Ungkap Dampak Plastik Impor Murah terhadap Industri

Jika PHK memang tidak bisa dihindari, maka seluruh hak pekerja wajib dibayarkan sesuai undang-undang. Tidak boleh ada pesangon yang dicicil, tidak boleh ada upah proses yang tidak dibayarkan, dan seluruh hak—seperti uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, serta uang penggantian hak—harus diberikan secara penuh sesuai ketentuan hukum, ujar Said Iqbal dalam konferensi pers daring, Rabu (22/7/2026).

Ia menegaskan, negara harus hadir ketika dunia usaha menghadapi kesulitan dan saat buruh terancam kehilangan pekerjaan. Menurutnya, dialog yang konstruktif perlu dibangun untuk menemukan solusi terbaik.

Semua langkah penyelamatan harus dibahas melalui dialog bersama serikat pekerja dan disupervisi oleh pemerintah agar perusahaan tetap berjalan dan pekerja tetap memiliki mata pencaharian, tuturnya.