Jelang May Day 2026, Pemerintah Tegaskan Berdiri Bersama Pekerja

Jakarta – Menjelang peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day pada 1 Mei 2026, pemerintah menegaskan posisinya untuk mendukung pekerja di tengah berbagai tantangan ekonomi.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Muhammad Qodari, menekankan bahwa pemerintah tidak berada di posisi berseberangan dengan buruh.

BACA JUGA:Buruh Sampaikan 11 Isu di May Day 2026, Sebagian Sudah Direspons Presiden

BACA JUGA:May Day 2026, Waspadai Macet Akibat Pergerakan Buruh dari Cianjur dan Puncak ke Jakarta

BACA JUGA:Prabowo Bakal Ikut May Day 2026, Qodari: Bukti Pemerintah Bersama Buruh

“Pemerintah ingin menegaskan satu hal, bahwa posisi pemerintah bukan berhadapan dengan buruh, melainkan berdiri bersama buruh,” kata Qodari dalam konferensi pers di Kantor Bakom RI, Jakarta, Rabu (29/4/2026).

Menurut dia, negara hadir sebagai pelindung pekerja sekaligus menjaga keberlanjutan lapangan kerja di tengah kondisi ekonomi yang dinamis.

Qodari menyebut, pemerintah memahami berbagai kekhawatiran yang dirasakan masyarakat, khususnya para buruh menjelang Hari Buruh. Beberapa di antaranya adalah ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK), tekanan biaya hidup, hingga ketidakpastian ekonomi.

“Pemerintah mencatat dan memahami keresahan ini. Negara hadir sebagai pelindung pekerja sekaligus penjaga keberlanjutan lapangan kerja,” katanya.

Ia menegaskan, kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha bukanlah dua hal yang saling bertentangan. Keduanya justru merupakan bagian dari tujuan yang sama dalam menjaga stabilitas ekonomi.

Sebagai bentuk komitmen tersebut, Presiden RI Prabowo Subianto diagendakan hadir pada puncak peringatan Hari Buruh Nasional 2026 yang akan diselenggarakan di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, ujar Qodari.

Kehadiran Presiden diharapkan menjadi simbol dukungan pemerintah terhadap pekerja, sekaligus memperkuat sinergi antara buruh dan dunia usaha dalam menghadapi tantangan ekonomi ke depan.