Jadi Sumber Pendapatan Ribuan UMKM, Pekerja Minta Aturan Rokok Elektrik Disusun Transparan

Jakarta – Asosiasi Pekerja Vape Indonesia (APVINDO) menegaskan bahwa pembentukan regulasi mengenai vape atau rokok elektrik perlu didasarkan pada kajian ilmiah serta analisis ekonomi yang komprehensif.

Kebijakan publik seharusnya tidak dibangun hanya dari kekhawatiran sesaat atau narasi yang belum diuji secara menyeluruh. Regulasi yang disusun secara tergesa-gesa tanpa dukungan data yang memadai berpotensi mematikan industri legal sekaligus merugikan jutaan pekerja yang bergantung pada sektor ini.

BACA JUGA:Jejak Jajanan Nusantara, Langkah Nyata Kemenko PM Dorong UMKM Naik Kelas

BACA JUGA:Ramadan Bawa Berkah Bagi E-Commerce hingga Pelaku UMKM

APVINDO menegaskan bahwa pihaknya tidak menolak adanya aturan. Namun, organisasi ini menuntut agar setiap regulasi disusun secara transparan, berbasis data, serta mempertimbangkan dampaknya secara menyeluruh. Kebijakan yang lahir semata-mata dari opini tanpa kajian yang komprehensif justru berisiko menimbulkan konsekuensi ekonomi yang lebih besar dibandingkan persoalan yang ingin diatasi.

Apabila regulasi hanya dibangun dari narasi satu arah, maka yang terjadi bukanlah perlindungan masyarakat, melainkan terputusnya rantai penghidupan bagi jutaan pekerja dan pelaku UMKM yang terlibat dalam industri ini, kata Ketua APVINDO, Agung Prasojo, Jumat (6/3/2026).

Ancaman Regulasi Reaktif terhadap Industri dan Pekerja

Industri vape legal saat ini telah menjadi sumber penghidupan bagi ribuan pelaku UMKM, pekerja di sektor ritel, produsen lokal, hingga pekerja informal yang terhubung dengan ekosistem tersebut. Karena itu, wacana pelarangan total terhadap rokok elektronik dinilai berpotensi menghilangkan banyak lapangan kerja yang telah terbentuk selama ini.

Wacana tersebut juga dikhawatirkan dapat mendorong munculnya pasar ilegal, sekaligus menciptakan ketidakpastian usaha bagi para pelaku industri. Kondisi ini berpotensi merugikan negara, pelaku usaha, serta pekerja yang selama ini beroperasi di sektor legal.

Pendekatan pelarangan total tanpa dasar kajian ilmiah yang kuat juga berpotensi menghambat upaya pengurangan risiko kesehatan (harm reduction) bagi perokok dewasa yang mencoba beralih ke alternatif dengan profil risiko yang dinilai lebih rendah.