Hashim Djojohadikusumo Ungkap Langkah Indonesia untuk Energi Hijau di IES 2026

Jakarta – Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo menguraikan sejumlah langkah pemerintah Indonesia dalam mempercepat transisi menuju energi bersih.  Mulanya, Hashim mengatakan, pemerintah Indonesia berencana melakukan reboisasi terhadap 12,7 juta hektare lahan dan hutan yang terdegradasi. 

Kemudian, pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran sebesar  USD 120 jutaatau sekitar Rp 2 triliun untuk konservasi, pengembangan, dan pemeliharaan Cagar Alam Way Kambas di Lampung. Kawasan tersebut merupakan habitat penting bagi gajah Sumatra, badak Sumatra yang terancam punah, serta berbagai spesies langka lainnya.

BACA JUGA:Indonesia–Jepang Percepat Proyek Energi Bersih lewat AZEC Expert Group Meeting

BACA JUGA:Kepercayaan Investor Domestik dan Global Bakal Meningkat terhadap Pasar Modal Indonesia

BACA JUGA:Melampaui PDB, Indonesia Didorong Adopsi Ukuran Pembangunan yang Lebih Holistik

Dana ini murni uang Indonesia, bukan dana donor. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melindungi kawasan konservasi yang sangat strategis,” tegas Hashim saat Indonesia Economic Summit, Rabu (4/2/2026).

Selain itu, pemerintah juga memperkuat perlindungan hutan dan taman nasional dengan menambah jumlah forest rangers atau Polisi Khusus Kehutanan. Dari sebelumnya sekitar 5.000 personel, jumlahnya akan ditingkatkan menjadi 70.000 personel untuk menjaga 57 taman nasional dan hutan lindung di seluruh Indonesia.

Langkah ini diambil menyusul maraknya perambahan kawasan lindung. Hashim mengungkapkan bahwa dalam 10–15 tahun terakhir, sekitar 4 juta hektare hutan lindung dan taman nasional telah diduduki secara ilegal, sebagian besar untuk perkebunan kelapa sawit.

Karena rupanya dalam 10 hingga 15 tahun terakhir, 4 juta hektar hutan lindung, taman nasional, telah diduduki secara ilegal oleh perkebunan kelapa sawit, yang ditanam oleh, katakanlah, izinkan saya bilang pengusaha-pengusaha nakal. Karena taman-taman nasional ini tidak dilindungi. Baik secara sengaja maupun tidak sengaja tidak terlindungi,” ungkapnya.

Di sektor energi, pemerintah juga mempercepat pembangunan pembangkit listrik ramah lingkungan melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL). Dalam 10 tahun ke depan, Indonesia menargetkan pembangunan 70 gigawatt kapasitas pembangkit listrik baru, dengan sekitar 76% berasal dari energi terbarukan.

Tak hanya itu, pemerintah juga mulai masuk ke pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir dengan target 7 gigawatt hingga 2034, diawali pembangunan 500 megawatt. Sementara itu, gas alam akan tetap digunakan sebagai energi transisi.

Ini menunjukkan arah kebijakan pemerintah yang jelas menuju energi hijau dan netral karbon,” ujar Hashim.