Ekspansi Ritel Modern Dibatasi di Desa? Begini Jawaban Menkop Ferry Juliantono

Jakarta – Menteri Koperasi, Ferry Juliantono turut menanggapi isu pembatasan ekspansi toko ritel moderen ke desa-desa setelah aktifnya Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Nyatanya, Ferry masih membuka ruang kerja sama.

Dia menjelaskan, mengenai pendirian toko ritel moderen seperti Alfamart dan Indomaret sebetulnya kembali merujuk pada peraturan daerah masing-masing.

BACA JUGA:Menkop Ferry Juliantono: Impor 105.000 Pikap India Ditunda hingga Prabowo Pulang

BACA JUGA:Menkop Lepas Ekspor Kopi 96 Ton dari Subang ke Aljazair

BACA JUGA:Menteri Koperasi: KPBS Pangalengan Bisa Masuk Ekosistem MBG

Sebenarnya begini, itu tinggal pengaturan regulasinya di masing-masing daerah, ujar Ferry, ditemui di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (24/2/2026).

Dia mengatakan telah menjalin komunikasi dengan pihak Indomaret maupun Alfamart. Dia memastikan KDMP tetap terbuka terhadap kerja sama di sektor perdagangan ritel.

Dia tak muluk-muluk. Tidak sepenuhnya produk kebutuhan masyarakat merupakan produksi UMKM lokal. Maka, kehadiran produk perusahaan swasta masih memiliki ruang konsumsi masyarakat.

Sebenarnya Koperasi Desa ini bisa tetap bekerjasama dengan siapapun, karena kan tidak semua produk-produk itu bisa diproduksi oleh UMKM lokal. Tapi ada juga yang tidak bisa diproduk oleh pelaku UMKM lokal itu. Tentu kita akan bisa bekerjasama dari produksi barang-barang yang sudah diproduksi oleh teman-teman dari swasta, jelas dia.

Komisi V Tak Minta Ritel Ditutup

Sebelumnya, Ketua Komisi V DPR, Lasarus, menegaskan pihaknya tidak pernah meminta agar minimarket atau toko ritel modern, seperti Indomaret atau Alfamart, ditutup karena keberadaan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Dia menegaskan, adanya narasi di media sosial yang menyebutkan bahwa DPR mendukung toko ritel modern ditutup adalah informasi yang keliru.

Tidak ada pernyataan kami yang meminta Alfamart dan Indomaret supaya ditutup, kata Lasarus seperti dilansir Antara, Senin, 23 Februari 2026.

Dia mengaku hanya menyampaikan soal pengaturan keberadaan toko ritel modern tersebut, tetapi bukan untuk ditiadakan.

Dia menyampaikan,  pembahasan di DPR terkait toko ritel modern itu adalah soal keluhan masyarakat, terutama pedagang toko kelontong yang terpaksa harus ditutup karena kalah bersaing.