Digitalisasi Bansos Bisa Pangkas Kebocoran, tapi Data Harus Akurat

Jakarta – Penyaluran bantuan sosial (bansos) akan langsung ditransfer ke rekening penerima. Cara ini dinilai bisa berhasil menekan kebocoran jika data acuannya akurat. Kepala Pusat Makroekonomi Indef, Rizal Taufikurrahman mengamini digitalisasi bansos itu bisa bermanfaat pada penyalurannya. Namun, persoalannya tak sebatas memangkas birokrasi dari penyerahan tunai ke transfer langsuung ke penerima.

Efisiensi terbesar bukan hanya dari biaya distribusi, melainkan dari kemampuan menekan inclusion dan exclusion error. Artinya, digitalisasi hanya efektif jika ditopang data penerima yang akurat, kata Rizal saat dihubungi Senin (14/9/2026).

BACA JUGA:Panduan Lengkap Cek Penerima Bansos BPNT dan PKH September 2026, Cek Status dengan NIK KTP

BACA JUGA:Jadwal dan Ketentuan Penerima BLT Kesra Rp 900 Ribu, Begini Faktanya

BACA JUGA:Cek Fakta: Hoaks Tautan Pendaftaran Pencairan BLT Rp 900 Ribu

Menurutnya, digitalisasi bansos perlu dilakukan karena skala perlindungan sosial besar dan membutuhkan penyaluran yang cepat, transparan, serta mudah ditelusuri. Poin-poin tersebut dinilai bisa dilakukan tak sebatas mengalihkan bentuk penyalurannya.

Rizal menegaskanm pemerintah juga harus memperbaiki tata kelola bansos dari pendataan, penyaluran, hingga evaluasi pelaksanaannya.

Masalah utama tetap kualitas data. Bukan hanya desil yang perlu dibenahi, tetapi juga NIK, pekerjaan, aset, kondisi rumah tangga, pendapatan, dan validitas rekening. Karena kondisi ekonomi rumah tangga cepat berubah, basis data bansos harus menjadi living database yang terus diperbarui dan diverifikasi, beber dia.

Informasi, Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan mencatat ada lebih dari 50 persen penyaluran bansos tidak tepat sasaran. Pemadanan data hingga perbaikan kriteria desil bakal jadi perhatiannya.