DHE SDA Wajib Masuk Himbara dan Dikonversi ke Rupiah Maksimal 50% Mulai 1 Juni 2026

Jakarta – Pemerintah merampungkan revisi aturan terkait devisa hasil ekspor (DHE) dari sektor sumber daya alam (SDA). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan beleid baru tersebut mulai berlaku pada 1 Juni 2026.

“Terkait dengan regulasi devisa hasil ekspor suberdaya alam, jadi revisi perubahan terhadap PP36 sudah difinalisasikan dan akan diberlakukan per 1 Juni 2026,” kata Airlangga di Istana Negara, Selasa (5/5/2026). 

BACA JUGA:Melihat Tingginya Potensi Ekonomi Industri Pengolahan Tuna

BACA JUGA:SMGR Perluas Ekspor Semen, Kini Tembus Pasar Prancis

BACA JUGA:Ekspor AS Tembus Rekor Usai Negara Lain Berbondong-bondong Beli Minyak Paman Sam

Dalam aturan baru ini, eksportir SDA diwajibkan menempatkan DHE di perbankan dalam negeri, khususnya bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Selain itu, sebagian dana hasil ekspor juga harus dikonversi ke rupiah, dengan batas maksimal 50%.

“Jadi perubahan bahwa DHE SDA wajib masuk ke Himbara dan dikonversi ke rupiah maksimum 50%,” ungkapnya. 

Kebijakan tersebut ditujukan untuk memperkuat likuiditas valas di dalam negeri sekaligus menopang stabilitas nilai tukar rupiah. Dengan penempatan dana di Himbara dan konversi sebagian ke rupiah, pemerintah berharap aliran devisa tidak langsung keluar dari sistem keuangan domestik.

Sementara untuk sektor ekstraktif, khususnya minyak dan gas, ketentuannya tidak berubah. Penempatan DHE tetap mengikuti aturan yang berlaku saat ini, yakni dengan jangka waktu tiga bulan.

“Terkait dengan sektor ekstratif atau oil and gas itu berlaku seperti yang sekarang, yaitu yang berlaku 3 bulan,” jelasnya.