BPK: Opini WTP Bukan Tujuan Akhir Tata Kelola Keuangan

Jakarta – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meminta Kementerian/Lembaga (K/L) untuk tidak berhenti melakukan perbaikan setelah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terkait laporan keuangannya. BPK menekankan pentingnya keberlanjutan penyempurnaan tata kelola di masa mendatang.

Anggota I BPK, Nyoman Adhi Suryadnyana, mewanti-wanti bahwa opini WTP dari BPK baru menyoroti aspek kesesuaian administrasi penggunaan keuangan negara terhadap aturan. Menurutnya, predikat WTP merupakan langkah awal untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

BACA JUGA:Kementerian Kebudayaan Raih Opini WTP, BPK Beri Catatan untuk Perkuat Tata Kelola

BACA JUGA:PNBP Kementerian ESDM Tembus Rp 138,4 Triliun, Lampaui Target

BACA JUGA:Danantara Targetkan Laporan Keuangan Rampung dalam 2 Bulan

Opini Wajar Tanpa Pengecualian bukanlah tujuan akhir, melainkan fondasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, ujar Nyoman dalam keterangannya, Jumat (7/8/2026).

Diketahui, seluruh K/L di bawah lingkup pemeriksaan Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditjen PKN) I BPK berhasil mengantongi opini WTP. Beberapa entitas yang masuk dalam ranah pemeriksaan ini mencakup kementerian/lembaga di sektor politik, hukum, dan keamanan (polhukam), serta lembaga negara lainnya.

Nyoman menambahkan, predikat WTP menandakan laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Namun, capaian tersebut harus dijadikan momentum untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara, bukan sekadar pemenuhan target administratif semata.

Audit tidak hanya menilai kepatuhan masa lalu, tetapi juga mengawal terwujudnya masa depan yang lebih baik, tegasnya.