Banten Tetapkan UMK dan UMSK 2025, Segini Nilainya

Jakarta – Penjabat (Pj) Gubernur Banten Ucok Abdulrauf Damenta telah mematok Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) pada 2025. Keputusan tersebut berlaku mulai 1 Januari 2025.

Besaran UMK tertuang pada Keputusan Gubernur Banten Nomor 471 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Banten Tahun 2025 yang ditandatangani di Serang, Selasa malam, 17 Desember 2024, demikian seperti dikutip dari Antara, Rabu (18/12/2024).

Pada keputusan itu menetapkan besaran masing-masing UMK di kabupaten/kota Banten untuk pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun pada perusahaan yang bersangkutan.

Kemudian memutuskan pengusaha agar menyusun dan memberlakukan struktur dan skala upah dalam menentukan besaran nilai upah yang dibayarkan terhadap pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun.

Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, kecuali bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh di perusahaan,” demikian bunyi kutipan salinan resmi tersebut.

UMK Kabupaten Pandeglang sebesar Rp3.206.640,32; Kabupaten Lebak sebesar Rp3.172.384,39; Kabupaten Serang sebesar Rp4.857.353,01; Kabupaten Tangerang sebesar Rp4.901.117,00.

Kota Tangerang sebesar Rp5.069.708,36; Kota Tangerang Selatan sebesar Rp4.974.392,42; Kota Cilegon sebesar Rp5.128.084,48; dan Kota Serang sebesar Rp4.418.261,13.

Sementara UMSK diatur dalam Keputusan Gubernur Banten nomor 472 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kota Cilegon Tahun 2025.

Keputusan itu menetapkan UMSK wilayah tersebut berlaku bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari satu tahun.

Kemudian bagi pengusaha yang tidak mampu membayar UMSK di wilayah tersebut dapat melakukan perundingan bipartit antara pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan yang bersangkutan.

Hasil perundingan bipartit dibuat secara tertulis dengan ditandatangani para pihak dan dilaporkan kepada Gubernur Banten melalui Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten.