Bali Jadi Pusat Finansial Internasional Indonesia, Aset Digital Makin Dilirik

Jakarta – Bali semakin mencuri perhatian sebagai kandidat lokasi Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII). Regulasi pendukung inisiatif yang digagas Presiden Prabowo Subianto tersebut ditargetkan rampung pada Agustus 2026.

Kehadiran PFII dinilai dapat memperkuat ambisi Indonesia menarik investasi global sekaligus meningkatkan posisi Tanah Air dalam peta keuangan internasional. Di tengah rencana tersebut, industri aset digital juga melihat peluang besar dari semakin jelasnya regulasi dan penguatan infrastruktur keuangan dalam negeri.

BACA JUGA:Harga XRP Naik 40 Persen dalam 7 Hari, Mampukah Tembus US$ 1,50?

BACA JUGA:Harga PEPE Melonjak 18 Persen dalam Sehari, Layak Dibeli Sekarang?

BACA JUGA:Aset Kripto RI Tembus 22,69 Juta Pengguna, Regulasi dan Inovasi Jadi Kunci

CEO Tokocrypto Calvin Kizana mengatakan kepastian aturan menjadi salah satu faktor penting yang menentukan pertumbuhan industri aset digital di Asia.

Pasar dengan aturan yang jelas akan memimpin pertumbuhan, ujar Calvin dalam panel bertajuk Cracking Asia: What It Takes to Enter, Win, and Scale di Coinfest Asia 2026, dikutip Minggu (23/8/2026).

Menurut dia, sejumlah negara Asia mulai membangun kerangka perizinan yang lebih jelas untuk aset digital. Indonesia pun mulai menjajaki tokenisasi komoditas, termasuk kelapa sawit dan karet.

Langkah tersebut menjadi sinyal bahwa perkembangan regulasi PFII berpotensi membuka ruang lebih luas bagi ekonomi aset digital.

Head of APAC Binance SB Seker menambahkan, produk keuangan berbasis aset digital di Indonesia kemungkinan tidak akan selalu hadir dalam bentuk aplikasi kripto secara langsung.

Justru produk fintech atau super-app yang sudah dipercaya masyarakat untuk mengelola keuangan sehari-hari, dengan aset digital ditambahkan sebagai salah satu fitur, tambah dia.