Aturan Outsourcing Direvisi, Ketentuan Baru Dikejar Rampung Juli 2026

Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dalam tahap melakukan revisi aturan pekerja alih daya atau outsourcing. Proses revisi akan fokus pada 4 bidang usaha yang boleh menggunakan tenaga outsourcing.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor mengamini pihaknya sedang melakukan revisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pekerjaan Alih Daya. Revisi aturan ini dilakukan setelah mendapat sejumlah tanggapan.

BACA JUGA:Pendaftaran Pelatihan Vokasi Nasional Batch 3 Dibuka, Cek Jadwal Seleksinya

BACA JUGA:Kemnaker Mediasi Kasus PHK 133 Pekerja Garmen di Cakung

BACA JUGA:Cara Daftar Program Magang Nasional Kemnaker

Aturan tersebut memuat enam bidang usaha yang boleh menggunakan tenaga outsourcing. Hanya saja, dalam pembahasan revisi, ada opsi untuk mengubahnya jadi hanya empat bidang usaha saja.

Opsi fokus 4 bidang atau kembali ke (ketentuan) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, kata Afriansyah saat dihubungi www.wmhg.org, Minggu (21/6/2026).

Empat bidang itu merujuk pada pekerjaan di layanan kebersihan; penyediaan makanan dan minuman; pengamanan; serta, penyediaan pengemudi dan angkutan pekerja. Sedangkan dua bidang yang akan dikeluarkan dari aturan outsourcing yakni layanan penunjang operasional serta pekerjaan penunjang di sektor pertambangan, perminyakan, gas, dan kelistrikan.

Afriansyah memberikan catatan, jika usulan empat bidang tadi tidak menemui kesepakatan, aturan outsourcing bisa kembali merujuk pada UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Ketentuan tersebut mengatur tenaga oursourcing hanya boleh digunakan pada pekerjaan penunjang dan tidak langsung bersangkutan dengan proses produksi.

Selesai Bulan Depan

Afriansyah menjelaskan lagi, proses revisi ini akan dijalankan bersama dengan pemangku kepentingan terkait. Termasuk dari sisi pekerja atau buruh, hingga Penasihat Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal.

Dia mengatakan, proses revisi ini membutuhkan waktu. Ada tenggat waktu hingga Juli 2026, bulan depan hingga aturan baru hasil revisi Permenaker ini keluar.

Juli deadline (pembahasan revisi Permenaker 7/2026), singkatnya.