Aturan Devisa Hasil Ekspor SDA Berlaku 1 Juni, Wajib Parkir di Bank Milik Negara

Jakarta – Peraturan Pemerintah terbaru yang mengatur penempatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) bakal berlaku mulai 1 Juni 2026.  Dalam perubahan aturan itu, DHE SDA wajib masuk ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan dikonversi ke Rupiah.

Adapun Peraturan Pemerintah (PP) itu adalah revisi atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.

BACA JUGA:Purbaya: Penggunaan Tambahan Dana SAL Rp 100 Triliun di Himbara Lebih Fleksibel

BACA JUGA:Penempatan SAL di Himbara Diperpanjang, Ini Respons BRI

Revisi, perubahan terhadap PP (Nomor) 36 sudah difinalisasikan dan akan diberlakukan per 1 Juni 2026. Jadi, perubahan bahwa DHE SDA wajib masuk ke Himbara dan dikonversi ke rupiah maksimum 50 persen, ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dikutip dari Antara, Selasa (5/5/2026).

Namun, penempatan devisa hasil ekspor dari sektor ekstraktif, salah satunya minyak dan gas (migas), Airlangga menjelaskan ketentuannya masih mengacu pada aturan yang lama, yaitu wajib ditempatkan minimal 30 persen pada rekening bank dalam negeri selama tiga bulan.

Terkait dengan sektor ekstraktif atau oil and gas itu berlaku seperti yang sekarang, yaitu yang berlaku tiga bulan, kata Airlangga.

Revisi peraturan pemerintah terkait penempatan DHE SDA merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat likuiditas valuta asing di dalam negeri.

Ketentuan baru itu diharapkan dapat meningkatkan cadangan devisa sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah dinamika global.

Dalam aturan baru tersebut, eksportir nantinya diwajibkan menempatkan devisa hasil ekspor dalam bentuk valas di perbankan domestik, khususnya bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).