5 Provinsi dengan UMP 2026 Terendah, Provinsi Ini Jadi Langganan

Jakarta – Setiap provinsi sudah menetapkan besaran upah minimum provinsi (UMP) 2026. Besarannya cukup variatif mengacu pada perkembangan ekonomi di setiap daerah.

Hitungan UMP 2026 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan yang diteken Presiden Prabowo Subianto pada pekan lalu. Adapun, batas akhir penetapannya diketok 24 Agustus 2025, kemarin.

BACA JUGA:Infografis Daftar UMP 2026 di 38 Provinsi dari Tertinggi hingga Terendah

Besaran kenaikan upah minimum provinsi cukup beragam, mulai 2-9 persen, tergantung pada perkembangan daerah. Keputusan UMP 2026 diambil oleh Gubernur di masing-masing daerah sesuai rundingan dengan Dewan Pengupahan Daerah.

UMP Jawa Barat menjadi yang paling rendah secara nasional dengan Rp 2,3 juta per bulan. DKI Jakarta menjadi provinsi dengan UMP paling tinggi, Rp 5,7 juta per bulan.

Berikut rincian 5 provinsi dengan UMP 2026 terendah:

1. Jawa Barat

Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan UMP sebesar Rp 2.317.601 atau mengalami kenaikan 5,77 persen, sekitar Rp 126.369.

Meski naik, UMP Jawa Barat menjadi yang terendah secara nasional.

2. Jawa Tengah

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan UMP Rp 2.327.386 atau naik 7,28 persen, sekitar Rp 158.038.

Meski demikian, UMP Jawa Tengah menjadi yang terendah kedua setelah Jawa Barat.

3. DI Yogyakarta

UMP DI Yogyakarta telah ditetapkan sebesar Rp 2.417.495 atau naik 6,78 persen setara Rp 153.415.

UMP Yogyakarta ternyata jadi yang terendah ketiga secara nasional.

4. Jawa Timur

Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menetapkan UMP Rp 2.446.880 yang naik 6,11 persen atau sekitar Rp 140.896.

UMP Jawa Timur juga masuk dalam daftar nominal terendah keempat secara nasional.

5. Nusa Tenggara Timur

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) telah sepakat menaikkan UMP 2026 sebesar 5,45 persen. Sehingga UMP 2026 di NTT menjadi Rp 2.455.898.

UMP NTT menjadi yang terendah kelima dengan angka yang ditetapkan tersebut.