10,11 Juta Penumpang Naik Angkutan Umum saat Libur Nataru

Jakarta – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat ada 10,11 juta orang menggunakan angkutan umum sepanjang periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Penggunaan angkutan umum ini meningkat dari periode sama tahun lalu.

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan, Ernita Titis Dewi mencatat ada 10.117.847 orang menggunakan angkutan umum dari 18-26 Desember 2025. Angka ini naik 4,85% dibanding periode Nataru 2024/2025 sebesar 9.649.440 orang.

BACA JUGA:Kemenhub: Truk Sumbu Tiga Dilarang Lewat Jalan Tol Sepanjang Libur Nataru

BACA JUGA:Indonesia–Prancis Perkuat Kerja Sama Teknis Penerbangan Sipil

BACA JUGA:Perdana, Program Motor Gratis dengan Kereta Api Angkut 333 Orang ke Jateng dan Jatim

Sepuluh juta orang telah melakukan perjalanan dengan angkutan umum selama Nataru 2025/2026. Namun keselamatan tetap menjadi prioritas utama. Kami terus tekankan kepada para operator untuk meningkatkan pengawasan operasional, ujar Titis dalam keterangan resmi, Sabtu (27/12/2025).

Masyarakat juga diimbau untuk selalu mematuhi aturan, mengikuti arahan petugas di lapangan, serta menyesuaikan perjalanan dengan kondisi cuaca,” ia menambahkan.

Pada periode tersebut, 3.526.380 orang menggunakan kereta api, 1.731.248 orang menggunakan kapal penyeberangan, 880.304 orang menggunakan angkutan laut, 2.460.518 orang menggunakan angkutan udara, serta, 1.519.397 orang naik bus dan angkutan darat.

Posko Pusat Kemenhub turut memantau mobilitas kendaraan, dari gerbang Tol Jakarta, kendaraan keluar pada H-7 sampai dengan H+1 Natal tercatat sebanyak 1.582.977 unit, dan kendaraan masuk sebanyak 1.488.424 unit. Sementara itu, 4.053.761 kendaraan melintas melalui gerbang Tol Jabodetabek sejak H-7 hingga H+1 Natal. Adapun pada gerbang Tol Non-Jabodetabek, pergerakan mencapai 3.370.029 kendaraan.

Untuk mengantisipasi antrean kendaraan akibat kepadatan lalu lintas di jalan tol, sudah diterbitkan Surat Keputusan Bersama yang mengatur tentang manajemen lalu lintas. Pengaturan ini disesuaikan dengan kondisi jalan berdasarkan pertimbangan atau diskresi Korlantas Polri,” jelas Titis.