Vietnam Mulai Buat Hukum Pengelolaan Kripto

Jakarta – Kementerian Keuangan Vietnam akan mengusulkan kerangka hukum untuk pengeloaan aset digital dan mata uang kripto di negara itu.

Langkah ini diambil setelah Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh mendesak regulator untuk menetapkan pedoman yang jelas untuk mengelola aset digital.

Kementerian Keuangan dan Bank Negara Vietnam sedang menyusun kerangka tersebut, yang bertujuan untuk menyeimbangkan inovasi dengan perlindungan investor.

Mengutip Cryptonews, Kamis (6/3/2025) Wakil Menteri Keuangan Vietnam, Nguyen Duc Chi mengumumkan bagian dari kebijakan kripto itu mencakup program percontohan untuk bursa mata uang digital berlisensi.

Chi mengatakan, bursa yang diusulkan akan memungkinkan individu dan bisnis untuk memperdagangkan aset digital di bawah pengawasan pemerintah Vietnam, memastikan perlindungan hukum dan mengurangi risiko.

Selain itu, Vietnam juga sedang menjajaki peraturan untuk mengizinkan perusahaan Vietnam menerbitkan aset virtual sebagai sarana mobilisasi keuangan.

Diektahui, Vietnam saat ini belum memiliki aturan hukum formal untuk aset digital dan mata uang kripto, yang menyebabkan banyak bisnis blockchain negara tersebut mendaftar di luar negeri.

Tidak adanya peraturan yang jelas telah mengakibatkan hilangnya pendapatan pajak dan terbatasnya pengawasan pasar domestik.

Menurut Chainalysis, Vietnam mengalami arus masuk aset digital hingga USD 120 miliar atau Rp1,9 triliun pada tahun 2023 dan menempati peringkat tiga negara teratas secara global untuk kepemilikan aset digital, dengan 21% penduduknya memegang kripto.

Kerangka regulasi yang diusulkan bertujuan untuk memanfaatkan sektor yang sedang berkembang ini sekaligus mengurangi risiko.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. www.wmhg.org tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.