Tiga Wamen Jadi Komisaris Telkom, Padahal MK Larang Rangkap Jabatan

wmhg.org – JAKARTA. Tiga wakil menteri di Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto ditunjuk menjadi Dewan Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.

Pertama ada Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Angga Raka Prabowo yang ditunjuk sebagai Komisaris Utama (Komut) Telkom.

Selain Angga Raka Prabowo, nama Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Silmy Karim dan Wamen ATR/Wakil Ketua BPN Ossy Dermawan ditunjuk menjadi Komisaris Telkom.

Hal tersebut diputuskan saat Telkom menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di Jakarta, Selasa (16/9/2025).

Sebagai hasil keputusan rapat, pemegang saham menyetujui perubahan susunan pengurus perseroan yang diharapkan memperkuat arah strategis Telkom Group dalam mengakselerasi transformasi digital, ujar SVP Group Sustainability & Corporate Communication TLKM Ahmad Reza dalam keterangan tertulisnya, Selasa (16/9/2025).

Adapun susunan Dewan Komisaris dan Jajaran Direksi hasil RUPSLB Telkom 2025 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama: Angga Raka Prabowo
Komisaris: Rionald Silaban
Komisaris: Rizal Mallarangeng
Komisaris: Ossy Dermawan
Komisaris: Silmy Karim
Komisaris Independen: Deswandhy Agusman
Komisaris Independen: Ira Novianti
Komisaris Independen: Yohanes Surya

Dewan Direksi

Direktur Utama: Dian Siswarini
Direktur Keuangan & Manajemen Risiko: Arthur Angelo Syailendra
Direktur Human Capital Management: Willy Saelan
Direktur Wholesale & International Service: Honesti Basyir
Direktur Enterprise & Business Service: Veranita Yosephine
Direktur Strategic Business Development & Portfolio: Seno Soemadji
Direktur Network: Nanang Hendarno
Direktur IT Digital: Faizal Rochmad Djoemadi
Direktur Legal & Compliance: Andy Kelana.

MK Larang Wamen Rangkap Jabatan

Diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) resmi melarang rangkap jabatan untuk para wakil menteri melalui putusan nomor 128/PUU-XXIII/2025.

Hakim MK Enny Nurbaningsih menyebutkan, dalil pemohon yang meminta agar para wakil menteri fokus mengurus kementerian dinilai sejalan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Atas hal tersebut, MK menilai perlu agar para wakil menteri dilarang merangkap jabatan agar fokus mengurus kementerian.

Dalam batas penalaran yang wajar, peraturan perundang-undangan dimaksud salah satunya adalah UU 39/2008. Oleh karena itu, penting bagi Mahkamah menegaskan dalam amar Putusan a quo mengenai larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri termasuk sebagai komisaris, sebagaimana halnya menteri agar fokus pada penanganan urusan kementerian, kata Enny dalam sidang, Kamis (28/8/2025).

Selain itu, Mahkamah berpendapat, wakil menteri juga memerlukan konsentrasi waktu untuk menjalankan jabatannya sebagai komisaris.

Atas dasar hal tersebut, MK memutuskan untuk mengabulkan permohonan pemohon dan melarang wamen rangkap jabatan.

Mengabulkan permohonan pemohon satu untuk sebagian, ujar Ketua MK Suhartoyo dalam Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta Pusat, Kamis (28/8/2025).

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul 3 Wamen Ditunjuk Jadi Komisaris Telkom, Ada Angga Raka, Ossy, dan Silmy, Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2025/09/16/20290621/3-wamen-ditunjuk-jadi-komisaris-telkom-ada-angga-raka-ossy-dan-silmy.