Bahlil Mau Terapkan Relaksasi Terukur Produksi Tambang, IMA Bilang Begini

wmhg.org – JAKARTA. Indonesian Mining Association (IMA) atau Asosiasi Pertambangan Indonesia (API) buka suara terkait keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) soal adanya potensi relaksasi produksi tambang tahun ini di tengah krisis energi global akibat konflik antara Iran versus Amerika-Israel.

Sebelumnya, potensi relaksasi produksi tambang yang terukur, disebut Bahlil usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri di kediaman pribadi Presiden di Hambalang, Bogor, pada Rabu, 25 Maret 2026 malam.

“Kami sudah melaporkan kepada Bapak presiden juga terkait dengan harga komoditas dan strategi. Yang jelas bahwa dalam rangka pengendalian suplai dan demand terhadap batubara maupun nikel, sampai hari ini tidak ada perubahan kebijakan apa-apa dari Menteri ESDM,” kata Bahlil dilansir dari youtube resmi Sekretariat Presiden, Kamis (26/03/2026).

“Sambil kita melihat perkembangan, kalau harganya stabil terus, bagus, kita akan bagaimana membuat relaksasi tapi terukur terhadap perencanaan produksi,” tambah Bahlil.

Terkait hal ini, Direktur Eksekutif IMA, Sari Esayanti mengungkap bahwa wacana relaksasi terukur atas produksi tambang, termasuk di dalamnya batubara dan nikel merupakan langkah yang adaptif dan tepat untuk meningkatkan pemasukan negara.  

“Sebagai negara produsen utama, Indonesia memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan pasar. Oleh karena itu, fleksibilitas kebijakan melalui relaksasi yang terukur dan selektif dapat menjadi instrumen penting untuk mengoptimalkan penerimaan negara, menjaga keberlanjutan usaha pertambangan, serta memastikan stabilitas pasokan bagi industri hilir, khususnya nikel,” kata dia kepada Kontan, Jumat (27/03/2026).

Adapun, saat ini beberapa harga atas komoditas tambang, termasuk batubara dan nikel tengah mengalami kenaikan. Disisi lain, hal ini memang membuka peluang bagi peningkatan produksi. Namun demikian, IMA memandang bahwa keputusan produksi tidak semata-mata ditentukan oleh harga.

“Peningkatan produksi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci, antara lain seperti kepastian regulasi, terutama persetujuan RKAB, kapasitas operasional dan investasi, kondisi pasar global dan proyeksi permintaan, serta kesiapan infrastruktur dan rantai pasok,” tambahnya.

Selain itu, pertimbangan terhadap kenaikan biaya operasional juga menjadi faktor yang mempengaruhi, termasuk dengan pengenaan Bea Keluar (BK), kenaikan harga dan biaya operasional karena dampak dinamika global.

“Dengan demikian, potensi peningkatan produksi tetap ada, tetapi akan sangat bergantung pada kepastian kebijakan dan konsistensi regulasi dari pemerintah karena sifatnya yang membutuhkan investasi dan perencanaan dan rentang waktu yang cukup panjang,” ungkapnya.

Lebih lanjut Santi menjabarkan bahwa IMA melihat strategi relaksasi produksi yang terukur atau  terbatas ini sebagai bagian dari pendekatan kebijakan yang dinamis (dynamic policy response) dalam mengelola volatilitas pasar komoditas dan peluang yang dapat di ambil oleh negara.

“Langkah menambah ekspor dalam situasi seperti sekarang ini dinilai sangat tepat dimana negara membutuhkan devisa dan juga kestabilan operasi perusahaan tambang untuk dapat beroperasi,” ungkapnya.

Untuk diketahui, saat ini pemerintah melalui Kementerian ESDM juga masih melakukan tahap finalisasi atas pemberian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tambang tahun 2026 yang ditarget selesai pada akhir Maret 2026.

“IMA mendorong agar proses evaluasi dan revisi RKAB dilakukan secara transparan dan terukur, terdapat komunikasi yang konsisten antara pemerintah dan pelaku industri, serta kebijakan relaksasi benar-benar mempertimbangkan keseimbangan,” ungkapnya.

Disisi lain, saat ini tercatat beberapa negara tengah melirik batubara sebagai sumber energi alternatif di tengah krisis minyak dan gas. Dalam catatan Kontan, usai mengumumkan darurat energi pada Selasa (24/03/2026) Filipina merencanakan peningkatan produksi listrik dari PLTU berbasis batubara dan potensi peningkatan impor batubara dari Indonesia.

Selain Filipina, pemerintah Jepang pada Kamis (26/03/2026) juga menyakan akan mencabut sementara pembatasan operasi pembangkit listrik tenaga batu bara untuk menurunkan risiko kekurangan energi karena perang di Timur Tengah yang berdampak pada tercekiknya pasokan minyak dan gas mereka dari Selat Hormuz.

Menurut IMA, batubara tetap menjadi sumber energi utama untuk pembangkit listrik domestik, penyangga stabilitas pasokan energi kita untuk jangka pendek dan menegah serta serta menjadi solusi transisi energi.

“Ke depan, IMA memandang penting adanya strategi yang seimbang antara ketahanan energi dan komitmen transisi energi, optimalisasi sumber daya domestik secara berkelanjutan, serta penguatan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. IMA memandang balance terhadap energy transisi dan energi murah menjadi sangat penting terhadap keberhasilan strategi industrialisasi Indonesia,” tutupnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News