AS Incar Mineral Kritis Indonesia, Potensi Penguasaan Pabrik Pemurnian Selain China

wmhg.org – JAKARTA. Kesepakatan Indonesia dengan Amerika Serikat (AS) melalui Agreement on Reciprocal Trade (ART), khususnya di sektor mineral kritis, dinilai berpotensi meningkatkan investasi pembangunan pabrik pemurnian (smelter) di dalam negeri.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan, kerja sama tersebut bukan sekadar kesepakatan dagang, melainkan bagian dari strategi menjaga agar kekayaan mineral kritis nasional tidak diekspor dalam bentuk mentah.

Pemerintah memastikan setiap peluang investasi dari ART harus bermuara pada hilirisasi dan penciptaan nilai tambah di dalam negeri.

“Untuk mineral kritikal, kami telah bersepakat untuk memfasilitasi pengusaha-pengusaha yang ada di AS untuk melakukan investasi, dengan tetap menghargai aturan-aturan yang berlaku dalam negara kita,” ujar Bahlil di Washington DC, Jumat (20/2/2026).

Ia menegaskan tidak ada perubahan kebijakan terkait larangan ekspor mineral mentah. Pemerintah tetap berkomitmen menjalankan program hilirisasi nasional.

“Kalau mereka membangun smelter di Indonesia untuk nikel, kita akan dorong dan beri ruang sebesar-besarnya,” tegasnya.

Diversifikasi Investor, Tetap Jaga Kepastian Hukum

Ketua Umum Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) Arif Perdana Kusumah menilai, ART berpotensi mendorong diversifikasi investor di industri pengolahan dan pemurnian nikel, yang selama ini masih didominasi investor China.

Namun, ia mengingatkan pemerintah agar tetap menerapkan perlakuan setara (equal treatment) serta menjaga kepastian hukum bagi investor eksisting demi menciptakan iklim investasi yang sehat.

“Ekosistem industri hilirisasi nikel Indonesia telah melalui proses panjang, investasi besar, dan usaha keras hingga menjadikan Indonesia produsen nikel terbesar dunia,” ujarnya.

Senada, Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Industri Mineral (BIM) Julian Ambassadur Shiddiq menyebut, masuknya AS membuka peluang diversifikasi pasar sekaligus potensi alih teknologi, mengingat Indonesia belum sepenuhnya menguasai teknologi smelter.

“Ini potensi investasi besar, tetapi tetap kita prioritaskan kebutuhan dalam negeri dan proses hilirisasi harus dilakukan di Indonesia,” katanya.

BIM akan berperan sebagai enabler dan accelerator dalam pengembangan ekosistem industri logam tanah jarang dari hulu hingga hilir.

Tantangan Pengembangan REE

Sementara itu, Ketua Badan Kejuruan Pertambangan Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Rizal Kasli menilaim peluang investasi hilirisasi mineral kritis, termasuk mineral tanah jarang (rare earth elements/REE), cukup besar seiring meningkatnya kebutuhan industri maju.

Menurutnya, AS berkepentingan mengamankan pasokan mineral kritis yang selama ini rantai pasok globalnya banyak dikuasai China.

Namun, Rizal mengingatkan bahwa potensi REE di Indonesia masih sebatas sumber daya hipotetik dan belum sepenuhnya masuk kategori cadangan terbukti, kecuali sebagian kecil seperti monasit di Bangka sebagai produk samping tambang timah.

Pengembangan REE, lanjutnya, memerlukan eksplorasi masif yang memakan waktu beberapa tahun ke depan.

Ia juga menekankan pentingnya penerapan kebijakan domestic market obligation (DMO) agar produk antara hasil smelter tidak seluruhnya diekspor, melainkan turut menopang pengembangan industri manufaktur dalam negeri.

“Jangan semua produk antara hasil smelter tersebut diekspor. Pola DMO harus diterapkan untuk menjamin suplai domestik,” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News