Revisi Kilat UU Pilkada Beri Sinyal Negatif ke Investor Soal Kepastian Hukum

wmhg.org – JAKARTA. Direktur Ekonomi Digital Center of Economics and Law Studies (Celios), Nailul Huda menyoroti perkara pembegalan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) oleh DPR terkait Revisi Undang-Undang (RUU) Pilkada.

Huda mengatakan, pembegalan ini bakal berdampak ke semua aspek salah satunya ke aspek ekonomi. Dia menyebutkan, terdapat beberapa poin penting mengenai hal ini, di antaranya.

Pertama, keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengubah undang-undang hanya berselang sehari setelah keputusan MK, membuat dunia usaha tidak punya kepastian hukum yang jelas.

“Dengan kondisi seperti saat ini, investor akan ragu dan memang harus kabur dari Indonesia. Kepastian bisnis menjadi kunci kelancaran usaha,” ujarnya kepada Kontan.co.id, Kamis (22/8).

Kedua, dengan adanya peraturan bisa dibuat cepat asal ada kepentingan DPR membuat dunia usaha membutuhkan modal besar apabila kepentingan bisnis tidak mau diganggu oleh anggota DPR.

Menurutnya, ini yang membuat Incremental Capital Output Ratio (Icor) Indonesia menjadi mahal.

Ketiga, Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus dengan anggota koalisi yang sangat besar, Jokowi dan Prabowo sedang mengebiri wewenang pemerintah daerah (Pemda) untuk dapat melakukan pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakatnya sendiri.

“Kewenangan pemda dikebiri setelah kemarin ada UU Cipta Kerja. Pemimpin di daerah hanya boneka Presiden,” terang Huda.

Keempat, tidak hanya kewenangan, dana Pemda dapat digunakan untuk program pemerintah pusat seperti makan bergizi gratis, di mana dana pemerintah pusat tidak cukup.

Dengan kewenangan tersebut, lanjut Huda, Pemda harus tegak lurus dengan pemerintah pusat. Padahal semangat otonomi daerah adalah pembangunan berdasarkan kebutuhan daerah masing-masing.

“Jika terjadi pembangunan akan kembali seperti zaman orde baru (orba). Pertumbuhan daerah akan terhambat. Ketimpangan antar daerah akan semakin lebar,” tandasnya.