TNI Bisa Isi Jabatan Sipil Jadi Sorotan di Revisi UU TNI, Legislator NasDem: Aspirasi Masyarakat Harus Didengarkan

wmhg.org – Anggota Komisi I DPR RI fraksi NasDem, Machfud Arifin, menilai sorotan masyarakat yang meminta agar TNI harus dibatasi untuk mengisi jabatan sipil, itu harus didengarkan.

Komisi I DPR diketahui sedang membahas Revisi Undang-Undang (RUU) TNI. Salah satu yang menjadi perhatian publik dimana aturan mengenai jabatan sipil bagi anggota TNI.

Yang kita perlu antisipasi adalah substansi yang lain yang menjadi sorotan masyarakat luas, yaitu tentang keberadaan TNI yang terlalu diharapkan, yaitu tidak terlalu masuk pada semua lini kegiatan civil society,” kata Machfud Arifin kepada wartawan, Sabtu (8/3/2025).

Legislator dapil Kalimantan Selatan ini menyampaikan, memang revisi terhadap undang-undang ini harus tetap mempertimbangkan keseimbangan antara peran TNI dalam menjaga kedaulatan negara dan batasan dalam ranah sipil.

Masyarakat luas juga, kata dia, diharapkan berpartisipasi dalam memberi masukan terhadap revisi RUU tersebut.

Ada pembatasan seperti di Undang-Undang sebelumnya. Tetapi mau ditambahkan, silakan boleh saja. Tetapi tergantung nantinya dalam putusan, dalam undang-undang yang akan diputuskan nantinya, ujarnya.

Untuk itu, ia berharap agar DPR dapat menerima berbagai masukan dari berbagai pihak, khususnya masyarakat, sebelum mengesahkan RUU tersebut.

Sehingga, kata dia, keputusan akhir akan sangat bergantung pada hasil pembahasan yang mencerminkan keseimbangan antara kepentingan negara dan prinsip demokrasi. Hal ini masih dalam pembahasan. Itu belum final. Tetapi kita juga harus mendengar aspirasi dari masyarakat secara luas, pungkasnya.

Sebelumnya, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengirimkan surat terbuka terkait pembahasan legislasi Revisi UU Polri dan Revisi UU TNI ke DPR RI khususnya ke Komisi I dan Komisi III, Senin (3/3/2025).

Surat tersebut dikirimkan lantaran KontraS menolak adanya RUU Polri dan RUU TNI tersebut.