Sertifikasi Halal Diundur hingga 2028, Ini Daftar Produk yang Dapat Pelonggaran

Jakarta – Pemerintah memutuskan memperpanjang masa penahapan kewajiban sertifikasi halal bagi sejumlah kategori produk yang semula dijadwalkan mulai berlaku pada 18 Oktober 2026. Penyesuaian ini dilakukan untuk memberi waktu bagi pelaku usaha dan pihak terkait mempersiapkan penerapan aturan tersebut.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menjelaskan, pemerintah mempertimbangkan kesiapan ekosistem halal sebelum menerapkan kewajiban secara lebih luas.

BACA JUGA:Sertifikasi Halal Diperpanjang hingga 2028

BACA JUGA:Sertifikasi Halal: Antara Perlindungan Konsumen dan Kesulitan Pelaku Usaha

BACA JUGA:Top 3: Peraih Nobel Ungkap Kunci Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

“Dengan mempertimbangkan kesiapan ekosistem halal, Pemerintah memperpanjang penahapan pemberlakuan kewajiban bersertifikat halal melalui Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024”, jelas Susiwijono Moegiarso dalam keterangan tertulis, Sabtu (17/10/2026).

Kewajiban sertifikasi halal mengacu pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Ketentuan pelaksanaannya diatur, antara lain, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Pemerintah menilai penyesuaian jadwal diperlukan karena pelaksanaan kebijakan ini melibatkan jutaan pelaku usaha dan berbagai sektor industri. Perpanjangan masa penahapan diharapkan memberi ruang bagi penguatan ekosistem sekaligus meningkatkan kesiapan seluruh pihak.