Timur Tengah Memanas, DPR Segera Panggil Kementerian Haji Bahas Nasib Jemaah Umrah

Baca 10 detik

Komisi VIII DPR RI segera rapat dengan Kementerian Haji membahas perlindungan jemaah umrah akibat situasi Timur Tengah.
DPR mendesak pemerintah koordinasi dengan stakeholder memastikan jemaah tidak rugi keselamatan dan finansial perjalanan.
Pertemuan akan mempertanyakan langkah negosiasi pemerintah terkait penundaan keberangkatan tanpa kehilangan biaya jemaah.

wmhg.org – Komisi VIII DPR RI berencana rapat bersama pihak Kementerian Haji dan Umrah dalam waktu dekat untuk membahas salah satunya soal perlindungan dan keselamatan jemaah umrah Indonesia.

Langkah ini diambil merespons situasi geopolitik di Timur Tengah yang semakin mengkhawatirkan pasca serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran.

Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menegaskan bahwa pemerintah harus segera berkoordinasi dengan seluruh stakeholder untuk memastikan jemaah tidak dirugikan, baik dari sisi keselamatan maupun finansial.

“Saya sudah telepon Kementerian Haji, kalau mereka mengambil langkah itu harus ikut serta bicara dengan penerbangan, bicara dengan penyedia hotel supaya uang jemaah itu tidak hangus,” ujar Marwan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/3/2026).

Marwan mengungkapkan, meski saat ini masa reses akan segera berakhir, pihaknya tidak menutup kemungkinan untuk menggelar rapat khusus jika situasi semakin mendesak.

Koordinasi ini penting mengingat rute penerbangan jemaah umrah melintasi wilayah yang masuk dalam zona eskalasi konflik.

“Ya, kalau diperlukan kita akan, ya mungkin dua tiga hari lagi kan tanggal 9 sudah masuk gitu. Tapi kalau diperlukan ya kita akan bicara dengan menteri lah langkah-langkah apa yang sudah diambil termasuk mengenai haji,” tegasnya.

Dalam pertemuan tersebut, DPR akan mempertanyakan langkah konkret pemerintah dalam melakukan negosiasi dengan pihak maskapai dan penyedia akomodasi di Arab Saudi agar jemaah bisa melakukan penundaan tanpa kehilangan biaya yang telah disetorkan.

“Nanti akan kita tanya, makanya apakah mereka pihak Kementerian Haji, pemerintah sudah bicara dengan pihak-pihak yang melayani jemaah, termasuk pesawat termasuk hotel. Yang mau kita tanya itu mereka sudah membuat langkah nggak dengan pihak-pihak pemberian layanan ini termasuk mengenai penerbangan, hotel-hotel, boleh nggak diundur? Ditunda keberangkatan sampai ada kejelasan pasti kita mendapatkan jalur yang aman,” jelasnya.

Marwan menambahkan, pemantauan terhadap jalur penerbangan terus dilakukan secara intensif. Ia mencatat adanya ketidakpastian rute yang membuat keselamatan jemaah menjadi taruhan.

“Lah ini kan sudah kita bayar nih, hotel sudah dibayar kemudian penerbangan sudah dibayar, tapi was-was juga di perjalanan. Karena rutenya itu rute yang melintasi eskalasi itu. Kira-kira itu,” pungkasnya.