Target Pertumbuhan Ekonomi 8%, KPPU Usul Kewajiban Kemitraan Pengusaha Besar dan UMKM

wmhg.org – JAKARTA. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengusulkan adanya kewajiban kemitraan antara pengusaha besar dan UMKM dalam memproduksi barang dan/atau jasa. 

Hal ini sebagai salah satu upaya mendukung target pertumbuhan ekonomi 8% pemerintahan Prabowo-Gibran.

Ketua KPPU M. Fanshurullah Asa menyoroti masih minimnya kemitraan pengusaha besar dan UMKM dalam memproduksi barang dan/atau jasa.

Dengan minimnya kemitraan, KPPU mengusulkan adanya instruksi presiden (Inpres) yang mewajibkan pengusaha besar dan pengusaha menengah bermitra dengan usaha kecil, mikro, dan koperasi.

Ini bukan hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mewujudkan pemerataan (ekonomi) yang betul-betul masyarakat kita di level UMKM bisa menikmati, ujar Fanshurullah dalam Focus Group Discussion (FGD) dengan menteri UMKM, Rabu (11/12).

Dalam kaitan kemitraan pengusaha besar dan UMKM, KPPU mengatakan bahwa Kementerian UMKM dapat membentuk wadah koordinasi kemitraan usaha nasional dan daerah. 

Menurut Fanshurullah, sinergi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dapat mengawasi kemitraan. Adapun objek pengawasan kemitraan adalah perjanjian kemitraan yang di dalamnya mengatur kegiatan usaha, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan. 

Hal tersebut diatur dalam pasal 34 UU nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Menanggapi usulan Inpres kewajiban pengusaha besar bermitra dengan UMKM, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengaku akan mendalami usulan tersebut. 

Jangan sampai upaya kita ini membuat gap. Kepentingan kami Kementerian UMKM ingin menyatukan dan membangun ekosistem rantai pasok dan rantai suplai antara UMKM dan usaha besarnya, jelas Maman.

Lebih lanjut Maman mengatakan, pihaknya akan membuat sistem yang disebut sebagai Sapa UMKM. Sistem ini akan menjadi sistem super aplikasi yang dapat menyediakan semua informasi tentang UMKM kepada publik. 

Dimana disitu bisa akses pembiayaan, akses permodalan, legalitas, NIB, segala macam, itu akan kita connecting-kan dengan BPOM, Badan Halal. Kita lebih kepada memudahkan akses pelayanan pada semua, terang Maman.

Berdasarkan data pemerintah, jumlah usaha menengah sekitar 60.000 usaha, jumlah usaha kecil sekitar 780.000 usaha, dan sisanya sekitar 63 juta usaha tergolong dalam usaha mikro. 

Adapun kontribusi produk domestik bruto (PDB) UMKM terhadap perekonomian nasional mencapai sekitar 61%.