Sekolah Swasta Gratis di Semarang Bertambah Jadi 133, Jangkau Lebih Banyak Siswa

Baca 10 detik
Pemkot Semarang memperluas program sekolah swasta gratis menjadi 133 mitra pada ajaran 2026 melalui hibah APBD.Program ini didukung anggaran dan menjangkau siswa TK, SD, dan SMP swasta sebagai opsi pendidikan berkualitas.Wali Kota juga mengevaluasi SPMB 2026 untuk menjaga transparansi dan keadilan akses pendidikan bagi seluruh siswa.

wmhg.org – Pemerintah Kota Semarang memperluas program Sekolah Swasta Gratis pada tahun ajaran 2026. Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, mengumumkan jumlah sekolah swasta mitra kini bertambah menjadi 133 sekolah, dari sebelumnya 129 sekolah pada tahun lalu.

Penambahan tersebut meliputi 40 taman kanak-kanak (TK), 48 sekolah dasar (SD), dan 45 sekolah menengah pertama (SMP) swasta yang tersebar di seluruh wilayah Kota Semarang. Program ini didukung hibah pendampingan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari APBD sebagai bagian dari komitmen pemerataan akses pendidikan melalui program “Semarang Cerdas”.

Agustina menyebut, pada 2025 program ini telah menjangkau 16.340 siswa dengan total anggaran Rp25,79 miliar. Tahun ini, perluasan dilakukan agar sekolah swasta gratis bisa menjadi alternatif utama yang berkualitas bagi masyarakat.

“Kita ingin orang tua merasa tenang karena pemerintah hadir memberikan dukungan. Memang APBD belum mampu menggratiskan seluruh sekolah swasta, tetapi penambahan jangkauan ini adalah bentuk komitmen kami,” ujar Agustina.

Ia juga mengapresiasi yayasan dan lembaga pendidikan swasta yang bersedia menjadi mitra sekolah gratis. Menurutnya, kolaborasi tersebut membantu masyarakat, terutama keluarga kurang mampu, memperoleh kepastian akses pendidikan bagi anak-anak mereka. Ke depan, Pemkot Semarang juga tengah mengkaji skema beasiswa parsial agar bantuan lebih tepat sasaran bagi siswa yang membutuhkan.

Selain memperluas cakupan sekolah gratis, Pemkot Semarang turut melakukan evaluasi dan pembaruan regulasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 melalui forum diskusi kelompok terarah (FGD). Agustina menegaskan, penyempurnaan aturan dilakukan untuk menjaga transparansi serta menutup celah praktik titip-menitip siswa.

“Sistem yang kita bangun sudah diakui secara nasional karena transparan. Tapi regulasi tetap harus diperkuat agar kepercayaan publik terjaga dan semua anak mendapatkan kesempatan yang adil,” tegasnya.

Pemkot berharap integrasi antara program sekolah swasta gratis dan sistem penerimaan siswa yang bersih dapat memperkuat kualitas pendidikan di Kota Semarang, sekaligus mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).