Ironi Hakordia, Silfester Matutina Si Manusia Kebal Hukum?

Baca 10 detik

Silfester Matutina, terpidana kasus fitnah sejak 2019, belum dieksekusi meskipun putusan MA sudah inkracht.
Kasus ini berawal dari orasi 2017 menuding Jusuf Kalla terkait isu SARA dan korupsi keluarga pada Pilkada DKI.
Kegagalan eksekusi menimbulkan persepsi hukum tidak objektif, diduga akibat kedekatan terpidana dengan kekuasaan politik.

wmhg.org – Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) yang jatuh setiap 9 Desember menjadi momen ironi yang menampar wajah penegakan hukum di Indonesia. Saat semangat antikorupsi digelorakan, publik justru disuguhi drama seorang terpidana yang vonisnya telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht sejak 2019, namun hingga kini masih bebas melenggang.

Dia adalah Silfester Matutina, Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (Solmet), yang vonisnya telah berkekuatan hukum tetap selama bertahun-tahun.

Kasus ini menjadi preseden buruk yang mempertontonkan bagaimana putusan pengadilan tertinggi bisa terabaikan, memunculkan pertanyaan, mengapa Silfester Matutina belum juga dieksekusi dan benarkah ada manusia yang kebal hukum di republik ini?

Jejak Kasus

Perbesar

Untuk memahami kejanggalan ini, kita perlu menarik mundur ke tahun 2017. Silfester Matutina dilaporkan ke Bareskrim Polri atas tuduhan pencemaran nama baik terhadap Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla.

Laporan itu dipicu oleh orasi Silfester yang dinilai berisi fitnah dan pencemaran nama baik.

Dalam orasinya, Silfester menuding JK menggunakan isu SARA untuk memenangkan Anies-Sandi pada Pilkada DKI 2017 dan mengaitkannya dengan kepentingan korupsi keluarga.

Akar permasalahan bangsa ini adalah ambisi politik Jusuf Kalla… untuk kepentingan korupsi keluarga Jusuf Kalla, demikian kutipan orasi yang membawanya ke meja hijau.

Proses hukum berjalan hingga puncaknya pada 20 Mei 2019, saat Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan vonis kasasi yang memperberat hukumannya menjadi 1 tahun dan 6 bulan penjara. Putusan ini final dan mengikat.

Namun, eksekusi yang menjadi wewenang Kejaksaan tak kunjung dilaksanakan. Berbagai dalih mengemuka.

Mantan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Anang Supriatna, sempat beralasan bahwa penundaan eksekusi terjadi karena pandemi Covid-19. Sebuah alasan yang dianggap publik tidak cukup kuat untuk menunda kewajiban hukum selama bertahun-tahun.

Kasus ini kembali meledak ke permukaan saat pakar telematika Roy Suryo, yang dilaporkan oleh Silfester atas dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo, balik menyerang.

Roy Suryo mengingatkan publik bahwa Silfester adalah seorang terpidana yang belum dieksekusi. Sejak saat itu, sorotan tajam kembali mengarah pada Silvester dan Kejaksaan.

Manuver Hukum dan Drama yang Tak Berujung

Di tengah desakan publik, Silfester sempat mengklaim telah berdamai dengan Jusuf Kalla. Klaim yang tak relevan, karena dalam hukum pidana, perdamaian tidak bisa menggugurkan eksekusi vonis yang telah inkracht.