Pengusaha Nikel Ungkap Pemangkasan Produksi Nikel 2026 Berisiko Tekan Hilirisasi

wmhg.org – JAKARTA. Rencana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memangkas kuota produksi bijih nikel nasional pada 2026 berpotensi menimbulkan tantangan baru bagi keberlanjutan agenda hilirisasi.

Pelaku industri menilai kebijakan tersebut perlu dirancang secara hati-hati agar tidak mengganggu keseimbangan ekosistem industri nikel dari hulu hingga hilir.

Ketua Umum Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) Arif Perdana Kusumah mengatakan, hilirisasi nikel merupakan ekosistem yang kompleks dan saling terhubung antara sektor pertambangan, pengolahan, pasar, serta kebijakan pemerintah.

Menurutnya, pembatasan produksi bijih nikel yang terlalu ketat dapat berdampak langsung terhadap pasokan bahan baku smelter.

“Hilirisasi nikel harus berjalan dengan harmoni antara tambang sebagai pemasok bahan baku, smelter sebagai pengolah, pasar sebagai penyerap, dan kebijakan pemerintah sebagai pengarah. Dengan demikian industri nikel hulu hingga hilir harus dilihat dalam satu kesatuan ekosistem yang utuh tidak bisa terpisah,” ujar Arif kepada Kontan, Senin (19/1/2026).

Arif menambahkan, hingga kini belum terdapat pengumuman resmi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait penyesuaian atau pemangkasan RKAB produksi bijih nikel untuk 2026.

FINI masih berpedoman pada pernyataan Menteri ESDM bahwa rencana produksi bijih nikel akan disesuaikan dengan kebutuhan industri pengolahan di dalam negeri.

Menurut FINI, pembatasan RKAB produksi bijih nikel yang terlalu agresif berisiko menggerus nilai tambah ekonomi di dalam negeri. Pasokan bijih yang terbatas dikhawatirkan mendorong peralihan manfaat ekonomi ke luar negeri, terutama jika kebutuhan bahan baku industri tidak terpenuhi secara optimal.

Untuk menjaga keberlanjutan hilirisasi, FINI mendorong pemerintah menetapkan RKAB produksi bijih nikel yang lebih moderat. Kebijakan tersebut perlu dikombinasikan dengan alokasi yang ketat serta pengaturan impor bijih nikel yang terkontrol guna melindungi kepentingan nasional dan menghindari potensi kerugian ekonomi.

Senada, Dewan Penasihat Pertambangan Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Djoko Widajatno menyatakan, pemangkasan produksi akan berdampak pada kinerja keuangan dan operasional perusahaan tambang maupun smelter.

“Selain regulasi, faktor cuaca juga menjadi tantangan. Curah hujan tinggi saat ini membuat alat tidak dapat beroperasi optimal,” ujar Djoko kepada Kontan, dikutip Senin (19/1/2026).

Menurut Djoko, perusahaan tambang dan smelter telah menyiapkan beberapa langkah mitigasi, antara lain penurunan produksi, impor bijih nikel dari Filipina dan New Caledonia, shutdown total, swap antar perusahaan, derating HPAL, atau impor bijih.

Pemangkasan produksi diperkirakan akan memperlambat pasokan bijih ke smelter, sehingga berdampak pada seluruh rantai industri berbasis nikel, termasuk smelter stand-alone, smelter terintegrasi, stainless steel, baterai kendaraan listrik, hingga produksi mobil listrik.

Sebelumnya, Kementerian ESDM mengindikasikan akan memangkas kuota produksi bijih nikel nasional pada 2026 menjadi maksimal 260 juta ton, turun signifikan dibandingkan RKAB 2025 yang mencapai 364 juta ton. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Tri Winarno menyatakan, penyesuaian kuota dilakukan dengan mengacu pada kapasitas smelter yang beroperasi di dalam negeri.

“Nikel kita sesuaikan dengan kapasitas produksi dari smelter. Kemungkinan sekitar 250 juta ton sampai 260 juta ton,” ujar Tri di Kementerian ESDM, Rabu (14/1/2026).

Tri menyatakan, pengendalian produksi bijih nikel bertujuan menjaga keseimbangan pasokan dan kebutuhan industri pengolahan, sekaligus menjadi instrumen untuk menopang pergerakan harga nikel global.

Berbeda dengan batubara, penetapan kuota produksi nikel memerlukan penyesuaian berkelanjutan seiring perkembangan kapasitas smelter nasional.