Hitungan BI, Total Factor Productivity Harus Naik Jadi 3,61% Agar Ekonomi Tumbuh 8%

wmhg.org – JAKARTA. Bank Indonesia (BI) menyebut, kontribusi produktivitas (total factor productivity/TFP) terhadap pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Indonesia harus meningkat tiga kali lipat menjadi rerata 3,61% selama 2025-2029 agar pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 8%.

TFP adalah faktor utama yang menentukan seberapa efisien suatu negara dalam mengonversi input produksi menjadi output ekonomi. Adapun TFP terhadap PDB selama 2011–2019 secara rerata hanya 1,37%.

Ekonom dan pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menilai, tanpa dorongan signifikan terhadap TFP, target pertumbuhan ekonomi 8% akan sulit dicapai. Ini karena pertumbuhan berbasis ekspansi modal dan tenaga kerja saja tidak cukup untuk menopang laju ekonomi yang lebih cepat.

Achmad menyampaikan, untuk mencapai target TFP tersebut merupakan tantangan besar. Hal ini karena karena sejarah pertumbuhan ekonomi Indonesia selama lima dekade terakhir menunjukkan pertumbuhan yang sering kali lebih banyak didorong oleh ekspansi modal dan tenaga kerja, daripada oleh peningkatan efisiensi dan inovasi.

Dalam 10 tahun terakhir, bahkan pertumbuhan ekonomi Indoensia stagnan di level 5% setiap tahunnya.

Maka dari itu, menurut Achmad, untuk mencapai 8% pada 2029, pemerintah harus melakukan reformasi struktural besar-besaran guna meningkatkan produktivitas di semua sektor ekonomi.

“Meningkatkan TFP bukanlah tugas yang mudah, tetapi juga bukan sesuatu yang mustahil,” kata Achmad kepada Kontan, Minggu (9/3).

Ia merinci, beberapa upaya yang perlu dilakukan pemerintah untuk meningkatkan TFP. Pertama, reformasi sistem pendidikan dan pelatihan tenaga kerja harus menjadi prioritas utama.

Achmad menilai, kualitas tenaga kerja yang rendah menjadi salah satu faktor utama rendahnya produktivitas di Indonesia. sehingga, pemerintah dinilai harus memastikan bahwa sistem pendidikan tidak hanya menghasilkan lulusan dengan ijazah, tetapi juga tenaga kerja yang memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri modern.

“Vokasi perlu diberikan kepada mereka yang meskipun sudah melampaui usia sekolah harus tetap diberikan secara massal,” ungkapnya.

Kedua, adopsi teknologi dan digitalisasi di sektor industri harus dipercepat. Achmad membeberkan, revolusi Industri 4.0 telah mengubah cara dunia bekerja, dan Indonesia tidak boleh tertinggal.

Atas dasar tersebur, pemerintah dinilai harus mendorong penggunaan teknologi di sektor manufaktur, pertanian, dan jasa untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Selain itu, insentif fiskal bagi perusahaan yang mengadopsi teknologi baru bisa menjadi salah satu cara untuk mempercepat transformasi ini.

Ketiga, perbaikan dalam birokrasi dan regulasi sangat diperlukan untuk meningkatkan efisiensi bisnis. Menurutnya, kebijakan yang mempermudah perizinan usaha, mempercepat investasi, dan mengurangi beban regulasi yang tidak perlu harus menjadi prioritas utama pemerintah.

Keempat, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan harus terus dilakukan. Selain infrastruktur logistic dan manufaktur, peningkatan infrastruktur digital juga dinilai menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa seluruh wilayah dapat mengakses teknologi yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas.

Kelima, kebijakan yang mendukung inovasi dan riset harus diperkuat. Achmad berharap, pemerintah bisa memberikan insentif bagi sektor swasta untuk berinvestasi dalam inovasi, baik melalui skema insentif pajak, kemudahan perizinan, maupun kemitraan strategis dengan universitas dan lembaga penelitian.

Meski demikian, Achmad menilai, meningkatkan TFP adalah satu-satunya jalan bagi Indonesia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan.

Menurutnya, jika produktivitas tidak mengalami peningkatan signifikan, maka pertumbuhan ekonomi akan terus terjebak di angka 5% dan target 8% pada 2029 akan sulit tercapai.

Maka dari itu, pemerintah dinilai harus mengambil langkah-langkah konkret, mulai dari reformasi pendidikan, percepatan digitalisasi industri, penyederhanaan regulasi, hingga peningkatan investasi dalam riset dan pengembangan.

“Tanpa langkah-langkah ini, Indonesia berisiko kehilangan momentum dan tertinggal dari negara-negara lain yang lebih cepat dalam meningkatkan produktivitasnya,” kata Achmad.