Buron Kasus Dugaan Korupsi Chromebook, Kejagung Cabut Paspor Jurist Tan

wmhg.org – Kejaksaan Agung telah melakukan permohonan terhadap Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk mencabut paspor dari tersangka dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan, Jurist Tan.

Dalam perkara ini, indikasi penyelewengan diduga kuat soal pengadaan laptop berbasis operasional chromebook.

“Kita bermohon, sedang bermohon untuk dicabut,” kata Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, di Kantornya, Senin (11/8/2025).

Kekinian, lanjut Anang, penyidik Kejagung juga telah menetapkan Jurist Tan sebagai daftar pencarian orang (DPO).

“Kalau terkait dengan Jurist Tan kan sudah ditetapkan DPO-nya,” ucapnya.

Sementara itu, untuk pengajuan red notice terhadap Jurist Tan, hingga saat ini masih dalam proses.

“Terkait red notice sedang proses. Tinggal kita tunggu aja,” ujar Anang.

Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, di Kantornya, Senin (11/8/2025). [wmhg.org/Faqih]

Sebelumnya, pihak Kejaksan Agung resmi memburu eks staf khusus Menristekdikti Nadiem Makariem, Jurist Tan. Perburuan terhadap Jurist Tan dilakukan melalui jalur ekstradisi.

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) Febrie Adriansyah mengatakan, setelah dijerat menjadi tersangka, Juris Tan, tidak pernah sekalipun hadir memenuhi panggilan penyidik. Terlebih ia sudah lama berada di luar negeri.

“Sudah diajukan ekstradisi,” kata Febrie, saat dikonfirmasi, Senin (21/7/2025).

Mantan Direktur Penydikan Jampidsus mengatakn, hingga saat ini, Jurist Tan tak pernah bisa diperiksa sejak masih berstatus saksi.

Bukannya kooperatif, dia justru diduga sudah hengkang ke luar negeri sejak awal penyelidikan. Kini, penyidik tengah menelusuri keberadaan Jurist Tan.

“Iya (tinggal di luar negeri bersama suaminya), tapi masih dicari. Iya (sudah dari sebelum penetapan tersangka di luar negeri), sejak lama ikut domisili suaminya, ucap Febrie.

Empat Tersangka

Tim Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Korupsi (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan empat tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi pengadaan digitalisasi pendidikan Kemendikbud Ristek Tahun 2019-2023.