Ada WFH, Pelayanan Publik Berjalan Normal

Jakarta – Pemerintah menegaskan pelayanan publik akan tetap berjalan normal meski kebijakan work from home (WFH) mulai diterapkan sebagai bagian dari transformasi budaya kerja nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa sejumlah sektor tetap diwajibkan bekerja dari kantor maupun lapangan guna menjaga kelancaran pelayanan kepada masyarakat.

BACA JUGA:Pembelian BBM Dibatasi 50 Liter per Hari, Tak Berlaku bagi Kendaraan Ini

BACA JUGA:Pembelian BBM Subsidi Mobil Pribadi Dibatasi 50 Liter per Hari

“Terdapat sektor-sektor yang dikecualikan, sekali lagi sektor yang dikecualikan dari WFH, dan tetap bekerja dari kantor atau lapangan, yaitu sektor layanan publik seperti kesehatan, keamanan, kebersihan, serta sektor strategis seperti industri atau produksi, energi, air, bahan pokok, makanan minuman, perdagangan, transportasi, logistik, dan keuangan,” kata Airlangga dalam Konferensi Pers, Selasa (31/3/2026).

Ia menjelaskan, kebijakan WFH khususnya bagi aparatur sipil negara (ASN) dilakukan satu hari dalam seminggu, yakni setiap Jumat. Langkah ini dipilih untuk menjaga keseimbangan antara efisiensi kerja dan kelangsungan layanan publik.

“Kita pilih hari Jumat karena memang hari Jumat kan setengah artinya tidak sepenuh dari Senin sampai dengan Kamis. Tetapi pelayanan publik itu tetap berjalan dan kegiatan produktif termasuk perbankan, pasar modal, dan yang lain itu tetap berjalan dan itu dipersilakan untuk yang di kantornya mereka mengatur dengan aplikasi tertentu dan aplikasi tertentu di pemerintahan sudah digunakan,” jelasnya.