BNPB: Potensi Bencana Meningkat, Masyarakat Diminta Waspada

wmhg.org – JAKARTA. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana alam banjir dan tanah longsor di musim penghujan tahun ini.

Musim hujan di akhir tahun dan awal tahun 2025 berpotensi terhadap bencana alam yang meningkat, kata Kepala BNPB Suharyanto saat dihubungi KONTAN, Minggu (11/17). Meski demikian, BNPB telah mengantisipasi dampak dari bencana alam tersebut, sehingga risikonya bisa diminimalisasi.

Menurut dia, kita sering menghadapi berbagai kejadian bencana alam, sehingga kewaspadaan dan mitigasi terus ditingkatkan terutama pada lokasi-lokasi rawan bencana. Kejadian bencana tidak bisa diprediksi, tapi BNPB selalu melakukan mitigasi dan antisipasi, sehingga penanganan bencana semakin baik, papar Suharyanto.

BNPB mencatat per Oktober 2024, telah terjadi 1.499 kejadian bencana di Indonesia. Dari jumlah tersebut, banjir mendominasi dengan total 780 kejadian.

 Suharyanto menjelaskan, rencananya pada Senin (18/11) atau besok, BNPB bersama Kemeko PMK, BMKG, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya menggelar rakornas untuk antisipasi penanganan dampak bencana, serta melaporkan perkembangan penanggulan bencana di sejumlah daerah, termasuk kejadian erupsi Gunung Lewotobi.

Terkait anggaran bencana, BNPB menyatakan sejauh ini masih mencukupi. Anggaran masih cukup karena sesuai dengan proyeksi potensi kejadian bencana di sepanjang tahun 2024. Kalau terjadi kekurangan anggaran, bisa mengusulkan tambahan anggaran, sebut Suharyanto.

Untuk pagu anggaran tahun 2025, BNPB mendapat alokasi sebesar Rp 1,4 triliun, setelah mendapat persetujuan DPR RI, dari usulan sebesar Rp 1,8 triliun. Untuk 2025, anggaran yang disetujui Rp 1,4 triliun.

Adapun secara nasional, rata-rata setahun terdapat Rp12,5 triliun anggaran untuk penanganan bencana alam, yang tersebar di kementerian dan lembaga. Sedangkan di BNPB hanya senilai Rp1,34 triliun per tahunnnya. Di sisi lain, kebutuhan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di seluruh Indonesia memerlukan biaya sekitar Rp 30 triliun, sedangkan ketersediaan dana cadangan penanggulangan bencana hanya Rp 4 triliun.