Bahas Laut China Selatan, Prabowo Tegaskan Indonesia Tetap Pertahankan Kedaulatan

wmhg.org – JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto dalam lawatannya ke China dan Amerika Serikat membahas berbagai isu. Salah satunya terkait isu Laut China Selatan (LCS).  

“Laut China Selatan kita bahas, saya katakan kita ingin kerja sama dengan semua pihak,” ujar Prabowo dipantau dari Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (14/11). 

Prabowo mengatakan bahwa Indonesia menghormati semua kekuatan. Akan tetapi, Indonesia juga akan tetap mempertahankan kedaulatan. Prabowo bilang, Indonesia memilih untuk selalu mencari peluang kerja sama. 

“Saya percaya kolaborasi, kerja sama, selalu lebih baik daripada konfrontasi atau konflik,” ucap Prabowo.  

Menurut Prabowo, kerja sama atau kolaborasi merupakan hal yang mesti diupayakan. Saling percaya dan saling menghormati juga mesti dibangun dalam menjalin kerja sama. 

“Jadi kita memilih untuk memelihara hubungan baik dengan semua pihak,” terang Prabowo. 

Seperti diketahui, Indonesia dan China sepakat untuk membentuk kerja sama maritim. Kerja sama ini diharapkan dapat menjadi suatu model upaya memelihara perdamaian dan persahabatan di kawasan. 

Kerja sama itu disebut sejalan dengan semangat Declaration of the Conduct of the Parties in the South China Sea yang telah disepakati oleh negara-negara ASEAN dan China pada tahun 2002, serta upaya untuk menciptakan perdamaian di kawasan Laut China Selatan.  

Sementara itu, Indonesia dan Amerika Serikat menggarisbawahi dukungan untuk menegakkan kebebasan navigasi dan penerbangan serta penghormatan terhadap hak kedaulatan dan yurisdiksi negara-negara pantai atas zona ekonomi eksklusif mereka sesuai dengan hukum laut internasional, sebagaimana tercermin dalam Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982 (UNCLOS). 

Amerika Serikat dan Indonesia juga mengakui pentingnya implementasi Declaration of the Conduct of the Parties in the South China Sea tahun 2022 secara penuh dan efektif. 

Amerika Serikat menyatakan dukungan terhadap upaya ASEAN untuk mengembangkan Kode Etik yang efektif dan substantif di Laut Cina Selatan yang mematuhi hukum internasional, khususnya UNCLOS, serta menghormati hak dan kepentingan pihak ketiga.