Pengawal Presiden Korea Selatan Gagalkan Penangkapan Yoon Suk Yeol yang Dimakzulkan

wmhg.org – SEOUL. Pasukan pengawal presiden dan militer Korea Selatan berhasil menggagalkan upaya penangkapan Presiden Yoon Suk Yeol yang dimakzulkan pada Jumat (3/1).

Insiden yang berlangsung selama enam jam di kompleks kepresidenan di pusat kota Seoul ini menjadi momen tegang dalam krisis politik negara tersebut.  

Yoon Suk Yeol sedang diselidiki atas dugaan pemberontakan setelah secara mengejutkan mengumumkan darurat militer pada 3 Desember lalu. Tindakan ini memicu polemik dan mengarah pada diterbitkannya surat perintah penangkapan, yang pertama kali dikeluarkan untuk seorang presiden aktif di Korea Selatan.

“Diputuskan bahwa surat perintah penangkapan sulit dilaksanakan karena situasi kebuntuan,” demikian pernyataan Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO).  

Ketegangan di Kompleks Kepresidenan

Pada dini hari Jumat, ratusan pendukung Yoon berkumpul di dekat kediamannya, bersumpah melindungi presiden mereka dengan nyawa. Beberapa pendukung meneriakkan slogan seperti Presiden Yoon Suk Yeol akan dilindungi oleh rakyat dan meminta kepala CIO ditahan.  

Sekitar pukul 07.00 waktu setempat, pejabat CIO bersama tim investigasi gabungan mencoba memasuki kompleks presiden. Namun, mereka menghadapi barikade manusia yang terdiri dari lebih dari 200 personel Dinas Keamanan Presiden (PSS) dan pasukan militer yang diperbantukan.  

Meskipun sempat terjadi konfrontasi fisik, tidak ada senjata yang digunakan selama insiden berlangsung. Presiden Yoon sendiri tidak terlihat selama kebuntuan itu.  

Karena kekhawatiran akan keselamatan personelnya, CIO memutuskan untuk menghentikan upaya penangkapan pada pukul 13.30. CIO mengutuk tindakan penghalangan tersebut dan menyatakan akan mempertimbangkan langkah berikutnya.  

Reaksi dan Tindakan Lanjutan

Kepolisian, bagian dari tim investigasi gabungan, telah menetapkan kepala dan wakil kepala PSS sebagai tersangka atas dugaan menghalangi tugas resmi. Mereka dipanggil untuk pemeriksaan pada Sabtu (4/1).  

Pemberontakan adalah salah satu tuduhan pidana yang tidak memberikan kekebalan hukum bagi seorang presiden di Korea Selatan. Surat perintah penangkapan Yoon, yang berlaku hingga 6 Januari, diterbitkan setelah ia mengabaikan beberapa panggilan untuk diperiksa.  

Tim hukum Yoon menuding CIO tidak memiliki kewenangan untuk menyelidiki pemberontakan. Dalam pernyataannya, mereka menyebut upaya penangkapan tersebut ilegal dan tidak sah.  

Partai Kekuatan Rakyat, yang mendukung Yoon, menyambut baik penundaan upaya penangkapan dan mendesak agar penyelidikan dilakukan tanpa perlu menahan Yoon.  

Latar Belakang Deklarasi Darurat Militer

Keputusan Yoon untuk memberlakukan darurat militer pada 3 Desember lalu memicu guncangan besar di Korea Selatan. Ia mengklaim langkah itu diperlukan untuk mengatasi kebuntuan politik dan menghadapi “pasukan anti-negara.”  

Namun, hanya dalam waktu enam jam, keputusan tersebut dicabut setelah 190 anggota parlemen secara tegas menentangnya.  

Dua pejabat militer, termasuk Kepala Staf Angkatan Darat Park An-su, telah didakwa atas tuduhan pemberontakan terkait deklarasi tersebut. Selain itu, mantan Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun juga ditahan minggu lalu dengan tuduhan serupa.  

Proses Pemakzulan

Saat ini, kasus pemakzulan Yoon sedang ditangani Mahkamah Konstitusi untuk menentukan apakah ia akan dikembalikan ke jabatannya atau diberhentikan secara permanen. Sidang kedua telah digelar pada Jumat (3/1), dan argumen lisan pertama dijadwalkan pada 14 Januari.  

Bae Jin-han, salah satu pengacara Yoon, menyatakan bahwa kliennya mungkin tidak akan hadir dalam argumen pertama, tetapi kemungkinan akan memberikan pembelaan langsung pada sidang-sidang berikutnya.