Partai Berkuasa Korea Selatan akan Menentang Pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol

wmhg.org – SEOUL. Parlemen Korea Selatan secara resmi mengajkan usulan untuk memakzulkan Presiden Yoon Suk Yeol atas upaya memberlakukan darurat militer yang gagal. Namun, Partai Kekuatan Rakyat berjanji untuk menentang langkah tersebut.

Anggota parlemen dapat memberikan suara untuk RUU tersebut paling cepat hari Jumat (6/12).

Mengutip Reuters, Kamis (5/12), Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa milik Yoon mengatakan akan menentang pemakzulan Yoon, tetapi partai tersebut telah terpecah belah karena krisis. 

Partai Demokrat yang menjadi oposisi, yang memiliki mayoritas di parlemen, membutuhkan setidaknya delapan anggota parlemen partai yang berkuasa untuk mendukung RUU tersebut agar dapat disahkan.

Pernyataan darurat militer oleh rezim Yoon Suk Yeol menyebabkan kebingungan dan ketakutan besar di antara rakyat kita, kata anggota parlemen Partai Demokrat Kim Seung-won dalam sidang Majelis Nasional Korea Selatan yang diadakan pada Kamis dini hari.

Tidak seorang pun dari 108 anggota parlemen partai yang berkuasa hadir saat mosi diajukan. Mosi ini diajukan setelah pasukan bersenjata berusaha masuk ke gedung Majelis Nasional di Seoul, tetapi kemudian mundur ketika para pembantu parlemen menyemprot mereka dengan alat pemadam kebakaran.

Rakyat dan para pembantu yang melindungi parlemen melindungi kita dengan tubuh mereka. Rakyat menang, dan sekarang saatnya bagi kita untuk melindungi rakyat, kata Kim.

Kita perlu segera menangguhkan wewenang Presiden Yoon. Dia telah melakukan kejahatan yang tak terhapuskan dan bersejarah terhadap rakyat, yang kecemasannya perlu diredakan agar mereka dapat kembali menjalani kehidupan sehari-hari.

Jika mosi pemakzulan terhadap Yoon disahkan dan ditegakkan oleh pengadilan konstitusi, hal itu akan menyusul pemecatan mantan Presiden Park Geun-hye pada tahun 2017 yang dimakzulkan atas skandal perdagangan pengaruh yang melibatkan protes besar-besaran dengan menyalakan lilin di seluruh negeri.

Deklarasi darurat militer Yoon pada Selasa malam berupaya melarang aktivitas politik dan menyensor media di Korea Selatan. 

Langkah mengejutkan itu memecah belah para menteri Yoon dan memicu kekacauan politik selama enam jam.

Demonstran mengadakan acara peringatan dengan menyalakan lilin di Seoul pada Rabu malam dan menyerukan pengunduran diri Yoon.

Mosi pemakzulan terhadap Yoon membuka jalan bagi pemungutan suara yang akan diadakan dalam 24 jam hingga 72 jam berikutnya.

Partai-partai oposisi membutuhkan mayoritas dua pertiga untuk meloloskan RUU pemakzulan. Jika lolos, Mahkamah Konstitusi Korea Selatan kemudian akan memutuskan apakah akan menegakkan mosi tersebut–proses yang dapat memakan waktu hingga 180 hari.

Jika Yoon diskors dari menjalankan kekuasaan karena parlemen meloloskan RUU tersebut, Perdana Menteri Han Duck-soo akan menggantikannya sebagai pemimpin.

Jika presiden yang tengah berjuang itu mengundurkan diri atau dicopot dari jabatannya, pemilihan umum baru akan diadakan dalam waktu 60 hari.

Tak Ada Ancaman Tertentu

Dalam pidatonya yang disiarkan di televisi Selasa (3/12) malam, Yoon mengatakan bahwa darurat militer diperlukan untuk mempertahankan negara dari pasukan anti-negara pro-Korea Utara, dan melindungi tatanan konstitusional yang bebas, meskipun ia tidak menyebutkan ancaman khusus.

Dalam beberapa jam, parlemen Korea Selatan, dengan 190 dari 300 anggotanya hadir, dengan suara bulat meloloskan mosi agar darurat militer dicabut, dengan 18 anggota partai Yoon hadir.

Presiden kemudian membatalkan deklarasi darurat militer, sekitar enam jam setelah deklarasinya.

Ada pendapat bahwa terlalu berlebihan untuk menerapkan darurat militer, dan bahwa kami tidak mengikuti prosedur darurat militer, tetapi itu dilakukan secara ketat dalam kerangka konstitusional, kata seorang pejabat kepresidenan Korea Selatan kepada Reuters melalui telepon.

Belum ada reaksi dari Korea Utara terhadap drama di Selatan.

Yoon diterima oleh para pemimpin di Barat sebagai mitra dalam upaya yang dipimpin AS untuk menyatukan demokrasi melawan otoritarianisme yang berkembang di China, Rusia, dan tempat lain.

Namun, ia menimbulkan keresahan di antara warga Korea Selatan dengan mencap para pengkritiknya sebagai pasukan komunis totaliter dan antinegara. 

Pada bulan November, ia membantah melakukan kesalahan dalam menanggapi tuduhan perdagangan pengaruh terhadap dirinya dan istrinya dan ia telah mengambil garis keras terhadap serikat buruh.

Krisis darurat militer mengguncang pasar keuangan global dan menyebabkan indeks acuan KOSPI Korea Selatan turun 1,4%. Para pedagang mata uang melaporkan dugaan intervensi negara untuk menjaga won tetap stabil setelah pembicaraan semalam antara Menteri Keuangan Choi Sang-mok dan Gubernur Bank Korea Rhee Chang-yong.

Choi mengirim catatan darurat kepada para kepala keuangan global dan lembaga pemeringkat kredit pada Rabu malam untuk mengatakan bahwa kementerian keuangan sedang berupaya untuk meringankan dampak buruk dari kekacauan politik, kata kementerian tersebut.