Uji Kelayakan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Solikin Juhro Paparkan Visi Ekonomi Inklusif

Jakarta – Komisi XI DPR RI mulai melaksanakan rangkaian fit and proper test terhadap calon Deputi Gubernur Bank Indonesia. Pada tahap awal, uji kelayakan dan kepatutan dilakukan terhadap salah satu kandidat, yakni Solikin M Juhro, yang hadir langsung untuk menyampaikan visi dan pandangannya di hadapan para anggota dewan.

Sementara itu, dua calon lainnya, yaitu Dicky Kartikoyono dan Thomas Djiwandono, dijadwalkan akan menjalani proses serupa pada Senin, 26 Januari 2026.

BACA JUGA:Calon Deputi Bank Indonesia Ungkap Akar Masalah Kredit Lesu

BACA JUGA:Dari VUCA ke TUNA, Calon Deputi Gubernur BI Peringatkan Turbulensi Ekonomi Dunia 2026

BACA JUGA:Ciptakan Ekonomi Digital Andal, BI Perkuat Struktur Industri Sistem Pembayaran

Rangkaian uji kelayakan ini menjadi bagian penting dalam memastikan kepemimpinan Bank Indonesia ke depan memiliki kapasitas, integritas, dan visi yang sejalan dengan kebutuhan perekonomian nasional.

Dalam paparannya, Solikin M Juhro mengusung tema besar “Memperkuat Sinergi Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lebih Tinggi, Berdaya Tahan, dan Inklusif untuk Indonesia Maju”.

Tema ini kami pandang sangat strategis dan relevan Karena sejalan dengan arah kebijakan pemerintah serta aspirasi seluruh masyarakat Indonesia guna mewujudkan Indonesia maju dan mampu keluar dari jebakan pendapatan menengah atau middle income trap, kata Solikin dalam Fit and proper test Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia, di DPR, Jakarta, Jumat (23/1/2026).

Menurut Solikin, tantangan utama perekonomian Indonesia saat ini adalah mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi dan berkelanjutan. Untuk itu, penguatan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan menjadi prasyarat fundamental agar transformasi ekonomi dapat berlangsung secara sehat dan memberikan manfaat yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Ia menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya dilihat dari capaian angka semata. Kualitas pertumbuhan, terutama dalam memperkuat struktur ekonomi nasional dan memperluas kemakmuran masyarakat, harus menjadi fokus utama dalam perumusan dan implementasi kebijakan moneter ke depan.