PPATK Blokir Ribuan Rekening Terkait Judi Online, Dana Rp 1,07 Triliun

Jakarta – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melakukan penghentian sementara transaksi terhadap 5.762 rekening yang terindikasi berkaitan dengan judi online sepanjang semester I 2026. Jumlah dana yang berada dalam ribuan rekening tersebut mencapai Rp 1,07 triliun.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menegaskan, penurunan nilai transaksi judi online tidak boleh membuat berbagai pihak lengah. Sebab, jaringan judi online terus beradaptasi dengan mengubah pola transaksi dan memanfaatkan ekosistem keuangan yang semakin kompleks.

BACA JUGA:QRIS Dipakai Judi Online, PPATK Minta Pengawasan Diperketat

BACA JUGA:PPATK: Perputaran Dana Judol Turun 20 Persen di Era Prabowo

BACA JUGA:Temukan 6.300 ASN Main Judol, Menteri PU Usut Asal-usul Uangnya

“Penurunan nilai transaksi tidak boleh membuat kita lengah. Ketika frekuensi transaksi meningkat dan modus berpindah ke instrumen serta ekosistem keuangan yang semakin kompleks, hal itu menunjukkan bahwa jaringan pelaku terus beradaptasi. Penanganan harus dilakukan serentak dengan memutus akses, aliran dana, rekening penampung, merchant fiktif, entitas terafiliasi, serta pihak yang mengendalikan dan memperoleh manfaat dari seluruh ekosistem judi online,” kata Ivan dalam keterangan resmi, dikutip Senin (27/7/2026).

PPATK menyampaikan hasil analisis dan penghentian sementara transaksi tersebut kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti. Langkah ini juga dilakukan dalam rangka menelusuri dan memulihkan aset yang berasal dari tindak pidana.

Koordinasi PPATK dengan aparat penegak hukum turut menghasilkan sejumlah tindak lanjut. Sebanyak 51 Laporan Hasil Analisis PPATK terkait transaksi pada 132 situs judi online telah ditindaklanjuti Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri) menjadi 27 laporan polisi.

Penanganan kasus tersebut mencakup pemblokiran transaksi senilai Rp 255,76 miliar pada 5.961 rekening. Selain itu, dilakukan penyitaan Rp 142,02 miliar dari 359 rekening.

Tak hanya itu, perampasan aset melalui berbagai perkara mencapai nilai agregat Rp 588,61 miliar untuk negara.