Di Depan DPR, OJK Beberkan 8 Kebijakan dan Program Prioritas

Jakarta – Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, menyampaikan delapan kebijakan dan program prioritas yang akan menjadi fokus lembaganya dalam memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.

Friderica menegaskan bahwa menjaga stabilitas sistem keuangan tetap menjadi jangkar utama kebijakan OJK. Selain itu, OJK juga berupaya memulihkan kepercayaan publik, memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional, serta memperkuat pengawasan terintegrasi.

BACA JUGA:Manulife Wealth & Asset Management Merampungkan Akuisisi Schroders Indonesia

BACA JUGA:OJK Hormati Putusan KPPU di Kasus Kartel Suku Bunga, Industri Pindar Diminta Perbaiki Tata Kelola

BACA JUGA:Anggota AFPI Bakal Banding Putusan KPPU Denda Jasa Pindar Rp 755 Miliar

“Kami juga akan mempercepat pendalaman pasar keuangan, meningkatkan perlindungan konsumen, memperkuat kelembagaan dan internal OJK, serta mengukuhkan sinergi dengan kementerian dan lembaga dan para pemangku kepentingan lainnya,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XI DPR RI yang disiarkan daring, Rabu (11/4/2026).

Untuk mendukung kebijakan tersebut, OJK menetapkan delapan program prioritas sebagai langkah implementasi di lapangan.

Pertama, peningkatan pembiayaan sektor jasa keuangan. Beberapa capaian yang disampaikan antara lain pembiayaan melalui MBG sebesar Rp1,21 triliun, securities crowdfunding dengan tiga penerbit dan 266 pemodal, realisasi koperasi desa (kopdes) sebesar Rp174 triliun, serta program pembangunan tiga juta rumah dengan realisasi Rp1,44 triliun.