Belajar dari Kasus Aek Nabara, OJK Minta Bank Gerak Cepat Jika Terkena Masalah

Jakarta – Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, mengatakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerima laporan dari BNI terkait kasus dugaan penggelapan dana gereja Aek Nabara sebesar Rp 28 miliar oleh mantan pejabat BNI.

Kasus ini memang telah menimbulkan perhatian publik dan kami memandangnya sebagai kejadian serius yang berdampak signifikan, kata Dian dikutip dari jawaban tertulisnya, Sabtu (25/4/2026).

BACA JUGA:OJK Ungkap Penyebab Bunga Kredit Masih Tinggi

BACA JUGA:OJK Perpanjang Penyampaian Laporan Keuangan Asuransi, Simak Mekanismenya

BACA JUGA:MSCI Mengakui Inisiatif Reformasi Pasar Modal Indonesia, Ini Respons OJK

BACA JUGA:Anak Muda Mendominasi, 54% Investor Reksa Dana Berusia di Bawah 30 Tahun

Sebagai tindak lanjut, OJK telah melakukan langkah pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk meminta BNI untuk menindaklanjuti kasus ini secara menyeluruh, baik dari sisi proses hukum, penyelesaian kewajiban kepada nasabah, maupun perbaikan pengendalian internal agar kejadian serupa tidak terulang.

Perlu kami sampaikan bahwa proses hukum terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat telah berjalan. Kami menghormati dan mendukung proses hukum tersebut agar dapat memberikan kepastian dan keadilan bagi semua pihak, khususnya nasabah yang dirugikan, ujarnya.

Dian menegaskan, OJK akan terus memantau secara ketat perkembangan kasus ini, berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, serta meminta Bank bertanggung jawab menyelesaikan permasalahan kepada nasabah.

Pengembalian dana atas kasus ini merupakan hak nasabah yang didasari hubungan perdata antara bank dan nasabah serta ketentuan OJK yang mengatur mengenai mengenai pengawasan internal bank dan perlindungan konsumen. Adapun BNI telah melakukan pembayaran atas hak nasabah tersebut pada 22 April 2026.

OJK Minta Bank Gerak Cepat Jika Terkena Masalah

Dian mengatakan ke depan, OJK akan memastikan penguatan tata kelola, fungsi manajemen risiko, kepatuhan, dan audit internal perbankan dapat berjalan efektif dan independen. Penguatan juga dilakukan terutama dalam pengendalian internal terkait data dan transaksi nasabah.

Selain itu, bank perlu memastikan penerapan three lines of defense dapat berjalan secara optimal, didukung oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan, serta membangun budaya yang kuat atas manajemen risiko dari level top management hingga operasional di setiap cabang.

Perbankan perlu memberikan respons secara cepat dan transparan dalam menangani setiap insiden. Langkah ini sangat penting demi menjaga kepercayaan publik terhadap industri perbankan, pungkasnya.