IHSG Anjlok, Realisasi APBN Jeblok, Isu Mega Korupsi Dinilai Jadi Penyebab

wmhg.org – JAKARTA. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok lebih dari 6% pada penutupan perdagangan sesi pertama, Selasa (18/3). Bahkan, Bursa Efek Indonesia (BEI) sempat menghentikan perdagangan saham.

Mengutip RTI pukul 11.19 WIB, IHSG terkoreksi 5,02% atau turun 325,034 poin ke level 6.146,913. Tercatat, 541 saham melemah, 95 saham menguat, dan 158 saham stagnan. Total volume perdagangan mencapai 13,5 miliar saham dengan nilai transaksi sebesar Rp 8,4 triliun.

Melihat kondisi tersebut, otoritas bursa mengambil langkah trading halt. Trading halt adalah kebijakan penghentian sementara perdagangan saham di bursa efek. Langkah ini dilakukan untuk mencegah potensi kerugian investor akibat fluktuasi harga yang ekstrem.

Ekonom dari Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai, terdapat beberapa isu yang diperkirakan menjadi penyebab IHSG ambruk. Mulai dari kondisi defisit anggaran yang sudah terjadi di awal tahun hingga kekhawatiran mengenai credit rating Indonesia yang turun.

“(IHSG ambruk) akibat hasil APBN Februari 2025 yang buruk dan outlook fiskal yang berat di 2025,” tutur Wijayanto dalam keterangan tertulisnya, Selasa (18/3).

Sebagaimana diketahui, hingga Februari 2025 APBN sudah mencatatkan defisit Rp 31,2 triliun atau 0,13% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit ini terjadi lantaran realisasi pendapatan negara yang lebih rendah dibandingkan kebutuhan belanja negara yang meningkat.

Tercatat, pendapatan negara per akhir Februari 2025 mencapai Rp 316,9 triliun atau setara 10,5% dari target sebesar Rp 3.005,1 triliun.

Sementara itu, realisasi belanja negara mencapai Rp 348,1 triliun. Realisasi ini setara 9,6% dari target APBN 2025 sebesar Rp 3.621,31 triliun.

Isu lain yang dinilai mempengaruhi IHSG ambruk adalah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak realistis dan tanpa teknokrasi yang jelas, juga akibat berbagai isu mega korupsi yang merusak kepercayaan.

“Selanjutnya, apa yang terjadi terkait dwifungsi ABRI yang dikhawatirkan menimbulkan protes besar,” ungkapnya.

Selain itu, kekhawatiran credit rating Indonesia yang akan turun juga menjadi salah satu faktor. Pada Maret-April 2025 Fitch  dan Moodys akan mengumumkan kondisi credit rating Indonesia. Sedangkan  pada Juni-Juli akan diumumkan oleh Lembaga S&P.

Lebih lanjut, Wijayanto menilai, kondisi APBN, kebijakan pemerintah yang tidak realistis hingga kasus mega korupsi yang mencuat baru-baru ini akan membuat investor lebih hati-hati.