Ternyata Status Desil Warga Diperbarui Tiap 3 Bulan

Jakarta – Tingkat desil atau pengelompokan kesejahteraan masyarakat ternyata diperbaharui setiap tiga bulan sekali. Pembaharuan desil itu juga bukan hanya dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS).

Demikian disampaikan Kepala BPS Bali Agus Gede Hendrayana Hermawan di Denpasar, Bali, dikutip dari Antara, Selasa (1/9/2026).

BACA JUGA:BPS Ungkap Alasan Harga Beras Naik di Agustus 2026

BACA JUGA:Nilai Impor Migas Melonjak 49,91% di Juli 2026, Dipicu Harga Minyak Dunia

BACA JUGA:Proyeksi BPS: Produksi Beras Turun Hingga Oktober 2026

Pembaruan terkait Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) itu dilakukan tiga bulan sekali dan yang mempengaruhi bukan BPS saja, melainkan dari berbagai sumber data,” ujar Agus Gede.

Agus Gede menuturkan, hal itu untuk menjawab kekhawatiran masyarakat yang masuk ke dalam kelompok desil tinggi padahal merasa kondisi ekonomi belum sejahtera secara absolut.

Ia menuturkan, perhitungan desil berbeda dengan angka kemiskinan absolut.

Penentuan desil dilakukan dengan membagi tingkat kesejahteraan penduduk ke dalam 10 kelompok sama besar, sehingga posisinya sangat tergantung pada perbandingan kondisi ekonomi antar-penduduk.

“Kalau kemiskinan Bali sekarang 3,4%, ketika ekonomi kita bagus itu kemiskinan bisa nol karena 3,4% itu bisa jadi dia tidak miskin lagi, tapi kalau desil selamanya itu desil 1 pasti ada,” tutur dia.

“Misalnya pendapatan saya Rp 1 miliar, tapi orang lain di Bali itu pendapatannya Rp 2 miliar, maka saya akan ada di desil yang di bawahnya meski pendapatan saya tinggi,” ia menambahkan.

Pembaruan data DTKS diolah setiap tiga bulan dari berbagai sumber terintegrasi, beberapa seperti Data Pokok Pendidikan (Dapodik) untuk status siswa, data PLN untuk penggunaan daya listrik, Survei Sosial Ekonomi Nasional BPS, hingga pendataan periodik dari pendamping Program Keluarga Harapan.

Mengenai indikator penilaian, BPS menegaskan, penetapan desil tidak hanya mengacu pada satu aspek seperti daya listrik atau kondisi fisik rumah semata, melainkan diukur secara komprehensif melalui 41 indikator penimbang.

Indikatornya sangat komprehensif, mencakup kepemilikan aset hingga kondisi perumahan, sering kali masyarakat hanya melihat satu indikator lalu membandingkan dengan tetangga, padahal indikator-indikator lainnya menunjukkan hasil berbeda, ujar Agus Gede.