Aturan Baru Kripto Berlaku Hari Ini, Exchange Wajib Perkuat Pelaporan

Jakarta – Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (PADK OJK) Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto resmi berlaku mulai Selasa (1/9/2026). Regulasi ini mengatur secara lebih rinci kewajiban pelaporan bagi penyelenggara perdagangan aset keuangan digital, termasuk platform atau exchange kripto.

Salah satu platform aset kripto berizin, Tokocrypto, menyambut penerapan aturan tersebut. CEO Tokocrypto Calvin Kizana menilai regulasi baru ini sejalan dengan upaya OJK memperkuat tata kelola industri aset digital di Indonesia.

BACA JUGA:Strategy Beli Bitcoin Rp 6,55 Triliun

BACA JUGA:Harga Bitcoin Diprediksi Sentuh Rp 2,65 Miliar pada 2027

BACA JUGA:Cronos Setop Jaringan Blockchain Usai Serangan terhadap Tectonic

“Regulasi seperti PADK 3/2026 penting bagi kami, bukan sekadar sebagai kewajiban administratif, tapi sebagai fondasi untuk menjaga ekosistem kripto nasional tetap sehat, akuntabel, dan terpercaya, ungkap Calvin dikutip Selasa (1/9/2026).

Semakin banyak masyarakat yang mempercayakan dananya di ekosistem ini, semakin besar pula tanggung jawab kami untuk memastikan transparansi dan kepatuhan berjalan konsisten di setiap lini operasional,” tambah dia. 

PADK 3/2026 merupakan aturan teknis dari Peraturan OJK (POJK) Nomor 27 Tahun 2024 beserta perubahannya melalui POJK 23/2025.

Regulasi tersebut secara khusus menetapkan tata cara dan standar penyampaian laporan penyelenggara perdagangan aset keuangan digital kepada OJK.

Ketentuan terbaru ini sekaligus memperbarui aturan pelaporan yang sebelumnya tercantum dalam Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 20/2024.

Melalui aturan baru, penyampaian laporan akan dilakukan menggunakan sistem pelaporan elektronik yang terintegrasi.