Temuan BPK: Pabrik Tua Bikin Produksi Pupuk BUMN Boros Rp 9,9 Triliun

Jakarta – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat biaya tambahan dari operasional pabrik pupuk tua yang tidak efisien. PT Pupuk Indonesia (Persero) boros Rp 9,9 triliun dari operasional pabrik tua tersebut.

Temuan BPK ini tertuang dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2025. Inefisiensi pabrik menjadi salah satu yang disorot BPK. Praktik ini menjadikan biaya operasional naik hingga triliunan dalam kurun waktu 2023-semester I 2025.

BACA JUGA:BPK Temukan 7 Masalah Pengawasan Pajak, Sektor Nikel Jadi Sorotan

BACA JUGA:BPK Ungkap Celah Pengawasan Pajak, Potensi Penerimaan Negara Terancam

BACA JUGA:BPK Temukan Praktik Tambang Tanpa RKAB, Berpotensi Langgar Aturan

BPK menemukan, konsumsi energi pabrik amonia milik PT Pupuk Indonesia lebih tinggi dari yang ditetapkan. Dalam dokumen tersebut dicatat rata-rata rasio konsumsi gas untuk pabrik amonia sebanyak 38,25 MMBTU/ton atau di atas target yang ditetapkan dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP). 

Sementara itu, industri fertilizer global benchmark menghasilkan rata-rata rasio konsumsi gas 33,55 MMBTU/ton amonia. BPK menilai Rata -rata konsumsi gas yang tinggi terjadi karena faktor usia pabrik yang sudah tua, pemeliharaan pabrik yang tidak memadai, dan jumlah hari downtime pabrik yang tinggi.

Hal tersebut mengakibatkan ketidakefisienan pabrik amonia yang meningkatkan biaya produksi pupuk selama tahun 2023 s.d. semester I 2025 sebesar USD 597,68 juta atau Rp 9,99 triliun, seperti dikutip dari IHPS II BPK, Minggu (26/4/2026).

BPK juga merekomendasikan adanya evaluasi menyeluruh terhadap pabrik-pabrik tua milik perusahaan. Serta, menyusun revitalisasi dan investasi untuk menggantikan pabrik lama yang tidak efisien.

PT Pupuk Indonesia telah merencanakan revitalisasi pabrik hingga pembuatan pabrik baru. Inefisiensi pabrik pupuk sendiri telah jadi perhatian pemerintah.