Satu Tahun Pemerintahan Prabowo, Pembangunan IKN Sudah Sampai Mana?

Jakarta – Pembangunan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) masih terus berlanjut di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ditandai dengan keluarnya beberapa aturan yang dimandatkan langsung oleh RI 1.

Semisal dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Prabowo menegaskan komitmennya untuk melanjutkan dan mempercepat pembangunan IKN.

BACA JUGA:Awas Hoaks Berkedok Program Transmigrasi, Pahami Modusnya Biar Tak Terjebak

BACA JUGA:Menuju Pemdasus, Otorita IKN Gandeng Jimly School of Law and Government

BACA JUGA:Marak Tambang Ilegal dan Perambahan Hutan di Dekat IKN

Tak hanya itu, Prabowo juga telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025. Regulasi yang ditetapkan pada 30 Juni 2025 ini menargetkan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik Indonesia pada 2028.

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menegaskan, pembangunan IKN telah memasuki tahap yang tidak bisa lagi mundur. Semangat, komitmen, dan arahan Presiden menjadi pegangan bagi seluruh jajaran Otorita IKN dalam menjalankan amanah pembangunan ini.

We are at the point of no return. Tidak ada keraguan dalam membangun IKN. Semua langkah yang diambil kini sepenuhnya diarahkan untuk mencapai target menjadikan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik pada tahun 2028, sesuai dengan arahan Presiden, ujar Basuki, Selasa (28/10/2025).

Prabowo juga telah menyetujui anggaran kelanjutan pembangunan IKN periode 2025–2029 sebesar Rp 48,8 triliun. Namun, pembangunan IKN tidak hanya mengandalkan APBN, tapi juga melalui investasi dalam maupun luar negeri.