Satgas BLBI Berakhir, Suahasil Tetap Lanjutkan Penagihan ke Obligor

Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus melanjutkan proses penagihan kewajiban bagi para obligor dan debitur Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Meskipun Satuan Tugas (Satgas) BLBI telah resmi mengakhiri masa tugasnya pada akhir 2024, pemerintah mengalihkan fungsi eksekusi penagihan tersebut melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

Satgas BLBI memang selesai di akhir tahun 2024, dan secara tata kelola pemerintahan itu dilanjutkan oleh Kementerian Keuangan, kata Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/9/2026).

BACA JUGA:Pelunasan Obligasi Tak Hapus Hak Tagih Negara ke Obligor BLBI

BACA JUGA:Pemerintah Lunas Bayar Utang BLBI Rp 218 Triliun ke BI, Penagihan Obligor Tetap Jalan

Suahasil menjelaskan, PUPN di bawah komando DJKN memegang tanggung jawab penuh atas pengurusan seluruh piutang yang masih menjadi hak tagih negara. Pemerintah juga telah menerbitkan PP Nomor 4 Tahun 2026 sebagai payung hukum terbaru dalam memperkuat proses eksekusi penagihan tersebut.

Guna mengoptimalkan pengembalian aset, Kemenkeu melancarkan berbagai strategi penagihan aktif terhadap para obligor maupun debitur, termasuk tindakan penyitaan hingga penandaan (blocking) atas aset-aset yang terikat kewajiban BLBI.

Ada banyak cara, jadi termasuk dalam berbagai macam bentuk penagihan aktif. Kita juga membuka diskusi terus, kita memiliki daftarnya, ujar Suahasil.