Jakarta – Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 dan Nota Keuangan pada Jumat, 15 Agustus 2025 ini. Kelompok buruh berharap Prabowo tak melupakan aspek-aspek pekerja.
Presiden Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat menilai, penyampaian RAPBN 2026 dan Nota Kuangan jadi momen tepat bagi Prabowo menunjukkan keberpihakannya.
“Kesejahteraan Pekerja atau Buruh bukan sekadar isu moral, melainkan fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan,” tegas Mirah dalam keterangannya, ditulis Jumat (15/8/2025).
Setidaknya Mirah mencatat ada 7 poin yang jadi harapan buruh. Pertama, adanya perlindungan daya beli. Dia mendesak pemerintah perlu memastikan harga kebutuhan pokok, energi, dan transportasi terkendali agar gaji tidak tergerus inflasi.
Kedua, Kebijakan Pengupahan yang Adil. Penetapan upah minimum harus berbasis Kebutuhan Hidup Layak (KHL), bukan semata angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Ketiga, Lapangan Kerja Berkualitas. Penciptaan lapangan kerja harus menjamin kerja layak (decent work), serta membatasi praktik outsourcing dan kontrak jangka pendek yang merugikan Pekerja/Buruh.
Keempat, Penguatan Jaminan Sosial. Peningkatan layanan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, termasuk subsidi iuran bagi pekerja berpenghasilan rendah, menjadi kebutuhan mendesak.