Purbaya: Kolaborasi dengan Penegak Hukum Penting untuk Jaga Investasi

Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, pentingnya sinergi antara pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menjaga kepastian sektor swasta dan iklim investasi. Hal tersebut disampaikan dalam Dialog Kebangsaan yang diselenggarakan di Sespim Lemdiklat Polri, Bandung, Selasa (28/4/2026).

Dalam paparannya, Menkeu Purbaya mengingatkan, ketidakpastian ekonomi global merupakan dinamika yang terus terjadi, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi nasional harus dirancang dengan tetap menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan.

BACA JUGA:Cek Fakta: Tidak Benar Video Menkeu Purbaya Umumkan Bantuan Dana Hibah

BACA JUGA:57% Investor Pasar Modal Dikuasai Gen Z, Purbaya: Tapi Jangan Asal Nyemplung!

BACA JUGA:Pede Pertumbuhan Ekonomi 8% Tercapai Dalam 3 Tahun, Purbaya: Sudah Hampir Terlihat

BACA JUGA:Program PINTAR OJK Jadi Cangkul Baru Buat Garap Potensi Pasar Modal

Menkeu menjelaskan, struktur ekonomi Indonesia saat ini masih ditopang oleh konsumsi masyarakat, investasi, dan perdagangan. Sebagai upaya konkret, pemerintah terus melakukan berbagai langkah debottlenecking melalui Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP). 

Langkah ini bertujuan untuk mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi dunia usaha, sehingga aktivitas investasi dan bisnis dapat berjalan lebih optimal.

Maka dari itu, kami akan terus jaga sektor swasta agar terus tumbuh, salah satunya dengan Satgas P2SP atau debottlenecking,” jelasnya.

 Di sisi kebijakan fiskal, Menkeu Purbaya memastikan bahwa pemerintah tidak akan menaikkan tarif pajak maupun memperkenalkan pajak baru dalam waktu dekat, khususnya sebelum kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat membaik.

Kebijakan ini konsisten dengan komitmen pemerintah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, fokus pemerintah saat ini adalah meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan menutup potensi kebocoran penerimaan negara, bukan dengan menaikkan tarif pajak.