Program Bedah Rumah Sasar 50 Ribu Hunian Tak Layak di Maluku Utara

Jakarta – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bakal berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut), untuk menyalurkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) alias bedah rumah kepada ribuan rumah tak layak huni (RTLH) di Maluku Utara. 

Rencana ini mencuat setelah Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menerima kunjungan dari Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos di ruang kerja Menteri PKP, Jakarta, Kamis (13/11/2025).

Maruarar Sirait alias Ara mengatakan, pihaknya bakal meningkatkan penyaluran program BSPS di Maluku Utara. Seiring adanya tambahan anggaran untuk program tersebut di APBN 2026. 

Ya pasti kita tingkatkan. Kita lagi mengkonsultasi, karena peningkatannya sangat signifikan. Kepercayaan Presiden Prabowo dan teman-teman DPR (untuk program BSPS) luar biasa, ujar Ara. 

Sementara Gubernur Malut Sherly Tjoanda Laos mengutarakan, total ada sekitar 50 ribu rumah tidak layak huni di wilayah kerjanya, semisal dalam bentuk rumah panggung di pesisir laut. Pemprov Malut pun bakal memanfaatkan program corporate social responsibility (CSR) dari salah satu bank Himbara, sebagai dana untuk menjalankan program bedah rumah tersebut. 

Kita di Maluku Utara ada sekitar 50 ribu rumah tidak layak uni. Saya juga belajar dari Pak Menteri (PKP) bagaimana mengoptimalkan CSR Untuk bisa memberikan bantuan rumah kepada masyarakat Maluku Utara, tuturnya. 

Kita dalam waktu dekat ada rumah-rumah panggung di laut. Kita relokasi ke darat dan dibangun juga dengan dana CSR dari BNI, Sherly menambahkan.